Mencari Solusi Hakiki untuk Masalah TKI

Citizen Journalism

Minggu, 1 Desember 2019 | 12:50 WIB

191201142842-menca.JPG

ist

Foto penulis


KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ade Afriadi, telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap dihadapi oleh para Pekerja Migran lndanesia asal Jawa Barat.

Salah satunya dengan meluncurkan Program Migran Juara. Saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan data dilakukan melalui program Migran Juara dengan membangun Jabar Migran Service Center pada 2020 mendatang.

”Migran Juara ini program unggulan bagaimana Pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan perlindungan kepada pekerja migran asal Jawa Barat," kata Ade.

Program Migran Juara adalah Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembenahan data para pekerja migran yang bekerja di luar negeri atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Jawa Barat sebagai bagian untuk melindungi saat mereka bekerja. (Dilansir Portal Jabar, 29/11/2019)

Jumlah TKI menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mencapai 3,8-4 juta. Kalaupun pemerintah terus mengirim tenaga kerja ke luar negeri, itu karena sumbangan devisa negara yang berasal dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).

Pada tahun 2009 saja, devisa TKI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai 6,617 miliar dolar AS. Tak heran pemerintah memberikan slogan indah bagi TKI yaitu Pahlawan Devisa seperti yang terpampang di Bandara Soekarno-Hatta. Namun saat menyaksikan derita mereka
tidak pernah ditangani dengan serius, slogan ini justru terasa menggelikan. Bagaimana mungkin, pahlawan diperlakukan seperti budak.

Pemerintah sejatinya adalah pelindung rakyat. Keberadaan pemerintah bagaikan 'ibu' yang harusnya selalu menjaga anak-anaknya. Tak terkecuali pada TKI. Oleh sebab itu dalam Islam, pemerintah berfungsi sebagai penanggung jawab (al imam raa’in) atas kebutuhan semua rakyat.

Pemerintah juga semestinya berperan sebagai perisai dan pelindung atas kesulitan dan masalah yang menimpa warganya di manapun berada (al imam junnah). Maka terkait dengan masalah TKI, dibutuhkan solusi yang komprehensif. Bentuk kecaman pada negara penempatan TKI tentu tidak banyak memberikan pengaruh. Demikian pula dengan pernyataan keprihatinan, itu tidak akan memberikan solusi tuntas.

Meskipun Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI mengungkapkan bahwa keberadaan TKI memberikan kontribusi besar bagi perekonomian dan mengatasi persoalan kemiskinan, namun bukan berarti pemerintah mengabaikan mudharat dari kebijakan ini.

Kemaslahatan, pendapatan dan keuntungan besar dari perdagangan internasional bisa didapat oleh negara bila tidak bertentangan dengan prinsip pemerintah sebagai penanggung jawab.

Maka solusi yang tepat adalah, negara membuka lapangan kerja lebih luas dengan cara membuka berbagai proyek pembangunan serta pengambilalihan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini diserahkan pada asing. Dengan pengambilalihan pengelolaan sumber daya alam tadi, negara juga mampu memberi kemudahan warganya dalam mengenyam pendidikan.

Serta yang tak kalah penting, negara harus memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap negara-negara penempatan TKI. Dengan berbekal pendidikan tinggi dan jaminan perlindungan dari negara inilah TKI akan menjadi sosok ahli yang tentu kehadirannya tidak sama dengan tenaga buruh.

Dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah laki-laki (suami/ayah). Namun jika mereka tidak mampu, maka hal itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jika ternyata baik suami maupun kerabat dekat tak ada atau tidak mampu menafkahi, maka negara Islamlah yang akan menafkahi perempuan tersebut melalui Kas Negara. Wallahua'lam.


Pengirim:
Tawati
Penulis Penggerak Opini Islam
[email protected]

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

 

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA