Gubernur Jabar Diminta Tak Banyak Bangun Opini

Bandung Raya

Jumat, 22 Mei 2020 | 21:19 WIB

200522205806-guber.jpg

dok

Memo Hermawan

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti kinerja Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang terlalu banyak membangun opini. Di sisi lain, gubernur dinilai belum fokus dalam menjalankan sejumlah program pembangunan.

"Selama ini gubernur masih lebih banyak membangun opini ketimbang fokus melaksanakaan program pembangunan. Ini tentu sangat kami sesalkan dan kami mita gubernur lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan," tutur Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar, Memo Hermawan, Jumat (22/5/2020).

Menurut Memo, pernyataan Pansus III DPRD Jabar terkait kinerja gubernur yang lebih banyak membangun opini ini tentunya bukan tanpa alasan. Selama ini, terangnya, DPRD melihat capaian indeks indikator misi Jawa Barat yang masih tak merata.

Memo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini menyebutkan, adanya sejumlah misi Jawa Barat Juara, akan tetapi pada kenyataannya capaiannya berada di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama ini gubernur begitu sibuk membangun opini, sedangkan di sisi lain ada beberapa program yang kenyataannya tak tuntas.

Tak heran, lanjut Memo, jika dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan. Ia mencontohkan, meski terjadi kenaikan angka IPM menjadi 72,03, akan tetapi pihaknya meminta Gubernur untuk mengkonfirmasi data statistik tersebut.

"Angka IPM kan belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan. Selama ini yang kita lihat di lapangan, masih banyak yang harus dibenahi di semua indikator IPM yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Memo menyebutkan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang paling banyak mendapat rekomendasi dari DPRD. Ia menilai, banyak kekurangan yang masih harus dibenahi seperti perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

Bahakan menurut Memo, ada hal yang sangat memalukan yakni sektor indeks pembangunan pemuda di Jabar yang peringkatnya sangat jeblok yakni berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia. Ini menjadi sorotantan tajam dan harus mendapat perhatian dari Pemprov Jabar.

"Tak hanya itu, kami juga menyoroti serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dan itu lebih buruk dibanding tahun 2018 yang mencapai 94,47 persen. Ini artinya, hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan akibat tidak fokus menjalankan program pembangunan," katanya.

Memo menambahkan, dengan banyaknya catatan seperti ini, pihaknya memberi nilai kurang memuaskan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019. Menurutnya, nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA