Aparatur Pemerintahan Jangan "Bermain" dalam Penyaluran Bantuan Sembako Penanganan Covid-19

Bandung Raya

Jumat, 22 Mei 2020 | 20:55 WIB

200522201606-apara.jpg

Engkos Kosasih

H. Cucun Ahmad Syamsurijal

APARATUR pemerintahan dari mulai pusat hingga daerah diminta tak "bermain" dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar keluarga penerima manfaat terkait penanganan pandemi Covid-19. Jika masih ada, tim pengawas secara konstitusi memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya.

"Kita dari Tim Pengawas Penanganan Covid-19 tak main-main dalam melakukan pengawasan di lapangan, terutama dalam hak dasar keluarga penerima manfaat. Baik itu dalam program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sembako presiden dan lainnya dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," kata Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, Jumat (22/5/2020).

Cucun menyampaikan hal itu saat bersilaturahmi dengan awak media di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung, di Baleendah. Menurut Cucun, untuk melakukan pengawasan dalam penanganan Covid-19, ia bersama pimpinan Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang juga Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. A. Muhaimin Iskandar telah melaksanakan rapat dengan Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para gubernur dan pihak lainnya, untuk membahas tentang penanganan Covid-19 tersebut.

"Jika ada pihak-pihak yang "bermain" dengan bantuan sembako, ini enggak boleh dibiarkan. Kebetulan saya dari Komisi III DPR RI, akan menelepon Pak Kapolresta untuk menindaklanjuti kejadian yang tidak diharapkan. Di antaranya, aparatur pemerintahan atau tokoh-tokoh yang bermain dengan bantuan sembako tersebut," ungkapnya.

Cucun kembali menegaskan kepada seluruh pihak yang memegang kebijakan di daerah, baik itu Pos Giro dan aparat pemerintahan desa dalam penyaluran bantuan sembako tidak "bermain-main".

"Yang menjadi hak mereka (keluarga penerima manfaat) sesuai dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) harus diserahkan," katanya.

Lebih lanjut Cucun menuturkan, jika permasalahan pandemi Covid-19 ini terus berlanjut sampai Desember 2020, dikhawatirkan negara belum siap.

"Ini menjadi agenda besar Indonesia dalam penanganan Covid-19. Tak hanya fokus pada penanganan keselamatan nyawa dan kesehatan, tetapi juga persoalan ekonomi. Keduanya harus berbarengan," tuturnya.

Menurutnya, untuk penanganan Covid-19 ini harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran di APBN. Sementara pemasukan APBD itu, sekitar 60 persen ditopang dari pajak. Pendapatan pajak yang mencapai ratusan triliun itu dari sektor ekonomi, dan saat ini diterpa Covid-19 sehingga kondisi ekonomi terpuruk.

"Pendapatan Indonesia dari pajak rakyat. Termasuk kendaraan yang digunakan para pejabat di pemerintahan pusat sampai daerah menggunakan uang rakyat. Kita akan suport apa yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19. Tapi jangan ada penumpang gelap," paparnya.

Ia pun tidak berharap kepada para kepala daerah tidak main-main dalam penanganan Covid-19. "Lebih baik kerja yang baik untuk kepentingan rakyat. Jangan main-main karena cari popularitas dan ingin mendapatkan simpati untuk kepentingan pilkada," ujarnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA