Kapasitas Angkum di Cimahi Tak Boleh Lebih dari 50 Persen

Bandung Raya

Jumat, 22 Mei 2020 | 19:38 WIB

200522184843-kapas.jpg

Laksmi Sri Sundari

SELAMA penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cimahi, masih banyak angkutan umum yang berpenumpang lebih dari 50 persen dari kapasitas kendaraannya. Padahal berdasarkan aturan selama PSBB, transportasi umum maksimal mengangkut 50 persen penumpang per angkutan dalam upaya pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19).

Kepala Seksi (Kasi) Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub), Ranto Sitanggang mengatakan, setelah dihentikannya check point, petugas Dishub Kota Cimahi tetap dilibatkan selama PSBB ini.

"Kami melakukan pengendalian terhadap pergerakan orang, dan kendaraan khususnya angkutan umum dengan pengawasan terhadap protokol kesehatan pada angkutan umum," katanya, Jumat (22/5/2020).

Dijelaskan Ranto, pihaknya masih menerapkan jumlah penumpang maksimal 50 persen di PSBB tahap 3 ini. "Masih kita temukan yang melebihi 50 persen, khususnya di pagi hari sekitar jam 6 pagi di wilayah Pasar Antri. Kita terpaksa menurunkan penumpang dengan jumlah muatan yang melebihi kapasitas maksimal 50 persen," terangnya.

Menurut Ranto, Hal ini dilakukan supaya physical distancing dan juga penggunaan masker terkait operasionalisasi angkutan umum sebagai upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini dapat maksimal. "Dan semoga menjadi kebiasaan seterusnya untuk kedepannya," ucapnya.

Selama PSBB ini pihaknya juga masih menemukan kerumunan masyarakat yang tidak mengindahkan physical distancing, dan penggunaan masker di Pasar Antri. "Hal ini kami khawatirkan, terjadi muncul cluster baru di Cimahi," ujarnya

Selama PSBB dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah ini pemerintah juga membatasi angkutan barang yang boleh beroperasi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 (Permenhub 25/2020) Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri Tahun 1441 H.

Isi Permenhub No 25 tahun 2020 antara lain melarang penggunaan semua moda transportasi untuk angkutan mudik lebaran 2020. Pengecualian Permenhub No 25 tahun 2020 diberlakukan untuk beberapa angkutan seperti, Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia.

Juga kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang/logistik dengan tidak membawa penumpang.

"Untuk saat ini, kita tetap mengacu pada Permenhub 25 Tahun 2020 terkait Pembatasan Angkutan Barang yang boleh beroperasi. Hasil temuan di lapangan, terkait angkutan barang yang dibatasi operasionalnya selama musim lebaran 1441 H dan juga masa wabah pandemi Covid-19 ini, Alhamdulillah jauh berkurang pelanggarannya," sebut Ranto.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA