PKS Jabar Minta Ketegasan Gubernur dalam Penanganan Covid-19 Jelang Idulfitri

Bandung Raya

Kamis, 21 Mei 2020 | 14:24 WIB

200521142508-pks-j.jpg

Haru Suandharu

FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Barat (Jabar) menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Salah satu poinnya yakni meminta ketegasan gubernur dalam penanganan Covid-19 menjelang tibanya Hari Raya Idulfitri 1441 H.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu nenyatakan, dalam rekomendasi tersebut meminta agar Gubernur Jabar mendesak Pemerintah Pusat untuk konsisten dan tegas terhadap kebijakan penanganan Covid-19.

"Ketidaktegasan, ketidaksinkronan, dan sikap plin-plan Pemerintah Pusat akan membuat Pemerintah Daerah dan masyarakat di bawah kebingungan. Dan ini dapat menimbulkan sikap abai atas protokol Covid-19," terang Haru di Gedung DPRD Jabar, Kamis (21/5/2020).

Haru mengatakan, perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabar harus tegas dan konsisten. Langkah itu juga harus dibarengi dengan penegakan hukum terhadap pelanggarnya.

"Ketegasan terhadap pelanggar harus ada. Termasuk pembatasan atau pelarangan mudik/pulang kampung,  pembatasan salat Id bersama, kumpul bersama keluarga, serta kegiatan lainnya yang mengumpulkan banyak orang," terang Haru.

Haru menilai, penerapan PSBB selama ini sudah sesuai dengan pembatasan HAM karena alasan kesehatan dan nyawa lebih utama. Bicara soal Idulfitri, ujar dia, perayaannya secara individual tetap dapat dijalankan di rumah masing-masing.

"Saya kira gubernur jangan memberi opsi diberikannya izin salat Id di Jawa Barat dengan alasan adanya zona hijau, mengingat belum jelas dan belum rapinya data penyebaran Covid-19. Khususnya terkait dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)," ungkapnya.

Jika izin dikeluarkan, tambah Haru, maka akan membuat banyak masyarakat cemburu. Yang paling dikhawatirkan, masyarakat menjadi abai terhadap ketegasan PSBB.

"Gubernur harus melibatkan tokoh masyarakat, khususnya agama untuk menyukseskan PSBB terutama selama perayaan Idulfitri. Karakter khas masyarakat Jawa Barat kan cukup patuh terhadap pemimpin informal selain pemimpin formal," tambah dia.

Lebih lanjut Haru mengatakan, gubernur juga harus memastikan ketersediaan sarana-prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19. Seperti halnya APD, obat-obatan, vitamin, ruang isolasi, alat test massal, laboratorium kesehatan, makanan bergizi dan lain sebagainya selama Idulfitri dan setelahnya dengan pelibatan kota/kabupaten.

"Terkait bantuan, gubernur harus mempercepat distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak dengan terlebih dahulu melakukan pembaruan data.  Masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan bahagia tanpa kekurangan kebutuhan pokoknya," jelasnya.

Rekomendasi terakhir, ujar Haru, Fraksi PKS meminta gubernur melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan PSBB. Gubernur juga harus mulai menyusun grand design penanganan Covid-19 yang menyeluruh baik aspek kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan dan aspek-aspek lainnya, mengingat sangat mungkin perang melawan Covid-19 akan berlangsung dalam waktu lama.

"Konsep 'new normal' yang bertepatan dengab momen setelah Idulfitri harus dipastikan memperhatikan banyak aspek. Tentunya dengan tetap berpegang pada aspek penyelamatan nyawa dan kesehatan sebagai tujuan utama," katanya.

"Model perang semesta/perang akar rumput yang melibatkan masyarakat secara luas dalam bentuk Desa/RT-RW Siaga patut dipertimbangkan, sehingga masyarakat dapat secara bersama dan gotong royong melawan Covid-19," tandas Haru.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA