Disnakertrans Jabar Terima 6 Pengaduan Soal THR

Bandung Raya

Senin, 18 Mei 2020 | 20:10 WIB

200518200913-disna.jpg

dok

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menerima enam pengaduan terhadap perusahaan yang melanggar aturan, terkait dengan kewajiban perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) pada karyawannya untuk hari raya Idulfitri tahun 2020 ini.

"Baru 6 perusahaan yang lapor lewat posko, tapi di lapangan para Pengawas Ketenagakerjaan memberi layanan pendampingan kepda perusahaan dan pekerja berunding soal THR sesuai SE Menaker dan Gubernur Jabar," kata Kadisnakertrans Jabar, M Ade Afriandi kepada wartawan "PR", Novianti Nurulliah, Senin (18/5/2020).

Ditegaskan Ade, Disnakertrans Jabar tetap layani pengaduan THR termasuk upah, walaupun hari raya sudah lewat waktunya karena sudah tupoksi Pemda bidang Ketenagakerjaan untuk menjaga kondusifitas dan harmonisasi hubungan industrial.

"Untuk pengaduan THR, syaratnya bisa kirim surat tertulis dikirimkan melalui alamat email atau alamat kantor Disnakertrans Jabar, atau lewat kontak narahubung dan Pengawas Ketenagakerjaan di Kantor UPTD Wasnaker Wil. I sd. V, atau datang langsung ke Posko Pengaduan THR," terang dia.

Selebihnya, Pemprov Jabar menekankan kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit atau perundingan untuk bersepakat dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan," kata Ade.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi Covid-19.

Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

"Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA