HLKI: Situasi Saat Ini Rawan Konflik

Bandung Raya

Kamis, 26 Maret 2020 | 09:08 WIB

200326090959-hlki-.jpg

Darma Legi

KEBIJAKAN bekerja di rumah, social distancing, dan lockdown akibat wabah Covid-19 dinilai rawan konflik. Apalagi dari sisi bisnis, banyak pihak yang berpotensi dirugikan akibat dari kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut.

Namun karena kondisi ini tergolong force majeur, maka persoalan kerugian harus diselesaikan secara win-win solution.

"Kebijakan 'work from home', 'social distancing', atau 'lockdown' berpotensi menyebabkan adanya beberapa kegiatan bisnis yang tertunda dan berpotensi melanggar kontrak serta berimplikasi secara hukum," kata Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar) Banten DKI Jakarta, Firman Turmantara Endipradja, di Bandung, Kamis (26/3/2020).

Ia mengatakan, pada kondisi normal, pihak yang harus menanggung risiko kerugian atas kondisi tersebut adalah mereka yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Namun, dalam kondisi force majeur, kondisi tersebut harus diselesaikan melalui upaya win-win solution.

"Upaya ini bisa menjadi opsi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," tuturnya.

Wartawan PR, Ai Rika Rachmawati melaporkan, agar para pihak yang membuat kontrak bisa memahami kondisi tersebut, masing-masing pihak harus menghindari perasaan  paling benar, menonjolkan ego sektoral, arogan, atau otoriter. Para pihak, harus mengedepankan musyawarah mufakat.

"Untuk memperkuat upaya itu, diperlukan regulasi agar ada kepastian hukum/penguatan hukum dan menghindari konflik yang berkepanjangan, apakah regulasi itu berbentuk Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri," kata Firman.

Untuk menyikapi situasi ini, menurut Firman, perlu evaluasi dari sisi hukum bisnis. Hal ini perlu karena kebutuhan yang mengharuskan para pihak melakukan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat.

"Tantangan utama manusia di seluruh dunia saat ini adalah menghadapi penyebaran teror Covid-19," tutur Firman.

Seperti diketahui, akibat kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-29, banyak kegiatan bisnis berubah. Baik pertemuan formal, informal atau nonformal, banyak yang ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Banyak kontrak/perjanjian bisnis, hubungan bisnis, hubungan kerja/ketenagakerjaan batal tertunda. Beberapa mall dan sektor bisnis juga ditutup yang tentunya akan memunculkan implikasi hukum, misalnya konflik/sengketa bisnis, seperti kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan antara pekerja dengan pemberi kerja, hukum kontrak/perjanjian antara outlet dengan pengelola mall, pengelola mall dengan pengelola parkir, dll.

"Dalam lingkungan bisnis, kegagalan memenuhi perjanjian alias wanprestasi acapkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari atau biasa disebut dengan force majeur," kata Firman.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA