IMEI Tetap Diberlakukan di Tengah Merebaknya Wabah Covid-19

Bandung Raya

Minggu, 22 Maret 2020 | 16:19 WIB

200322162146-imei-.jpg

MESKI wabah virus corona atau Covid-19 tengah terjadi di Indonesia, rencana pemberlakuan IMEI (International Mobile Equipment Identification) oleh pemerintah tetap diberlakukan. Mengingat pada 18 April mendatang, dilakukan pemberlakuan validasi IMEI tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto mengatakan, penetapan tersebut sebagai jawaban akan desakan dari kalangan industri agar aturan validasi tidak ditunda.

"Maka sejauh ini belum ada arahan penundaan pelaksanaan validasi IMEI, sehingga tetap berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan, yakni 18 April 2020. Hal ini juga sekaligus menjawab rumor tentang adanya wacana penundaan kebijakan validasi IMEI karena mewabahnya virus Covid-19. Jika kami tunda maka akan berakibat sangat buruk terhadap ekosistem industri dan konsumen," ungkapnya di kawasan Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Ahad (22/3/2020).

Menurutnya, penerapan kebijakan validasi IMEI tidak terbatas pada ponsel, namun juga pada semua perangkat elektronik yang tersambung ke jaringan seluler. Walau kebijakan ini tidak terkena pada perangkat yang terakses ke jaringan wifi, karena perangkat tersebut tidak memiliki IMEI.

Dikatakannya perangkat elektronik yang masuk lingkup validasi IMEI hanyalah HKT, seperti handphone pintar, komputer genggam dan tablet. Sementara itu, perangkat HKT yang sebelum tanggal 18 April 2020 sudah pernah digunakan, walaupun itu barang BM (Black Market) atau selundupan, tetap dapat digunakan karena peraturan ini tidak berlaku surut.

Untuk HKT yang diaktifkan mulai tanggal tersebut, akan langsung diverifikasi oleh mesin EIR (Equipment Identity Register) yang dioperasikan operator yang terhubung ke CEIR (Central - Equipment Identity Register) di Kementeraian Perindustrian. Ketika diaktifkan tetapi IMEI-nya tidak terdaftar, maka operator langsung memblokirnya. Karena skema yang digunakan adalah skema white list yang lebih memberi kepastian kepada pelanggan seluler. 

"Jadi saat membeli ponsel pintar, komputer atau tablet, sebaiknya mengecek nomor IMEI-nya sebelum mengaktifkannya. Kalau tidak bisa on berarti ponselnya BM," ujarnya.

Janu menuturkan bahwa selain Indonesia, negara yang menggunakan skema white list adalah pemerintah India, Australia, Mesir dan Turki. Sedangkan lainnya menggunakan skema black list yang lebih ditujukan untuk memblokir ponsel yang dicuri, dimana penerapan skema black list perlu waktu agak panjang untuk pengguna tahu ponselnya BM atau resmi. 

Diakuinya, kebijakan validasi IMEI diterapkan, karena selama ini ponsel BM yang deras masuk ke Indonesia. Akibatnya berpotensi merugikan negara antara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun, baik langsung atau tidak langsung. 

"Validasi IMEI akan menghilangkan ponsel BM dan Industri ponsel dalam negeri akan tumbuh," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula  berharap aturan validasi IMEI dapat berjalan dengan mulus dan tidak membuat masyarakat Indonesia, takut untuk membeli smartphone baru. Sehingga para penjual ponsel atau handphone pintar, tetap dapat beraktivitas seperti sebelumnya.

Lebih jauh, berdasarkan pengamatan dari APSI, masyarakat sudah mulai perhatian dengan adanya aturan IMEI ini. Sehingga mulai mencari smartphone dari pedagang resmi. 

"Tidak lagi mencari barang BM. Namun, harapan kami dari APSI, pemerintah juga secara terus menerus mensosialisasikannya lebih luas lagi, agar masyarakat mengetahuinya," tambahnya.

 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA