Piutang PBB di Bandung Barat Capai Rp 300 Miliar

Bandung Raya

Jumat, 14 Februari 2020 | 16:54 WIB

200214165151-piuta.jpg

Dicky Mawardi

Kabid Pajak Daerah 2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat Rega Wiguna

PUITANG pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar Rp 300 miliar. Tunggakan itu terhitung sejak tahun 2013 atau saat PBB dilimpahkan dari pusat menjadi kewenangan daerah.

"Rp 300 miliar itu angka kumulatif termasuk dengan denda pajak sebesar 2 persen perbulan," kata Kabid Pajak Daerah 2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Rega Wiguna di Ngamprah, Jumat (14/2/2020).

Tunggakan PBB merata di semua elemen, baik perorangan maupun tempat usaha. Temuan di lapangan banyak kasus piutang pajak warisan. Dimana telah terjadi penggantian kepemilikan tanah dan bangunan, namun oleh pemilik lama PBB-nya belum dibayar.

"Pemilik yang baru patuh membayar PBB, namun tidak mengetahui kalau pemilik lama memiliki tunggakan PBB. Secara otomatis piutang ini menjadi tanggungan pemilik baru. Kasus seperti ini tidak hanya satu dua, tapi jumlahnya cukup banyak," ungkap Rega.

Sebenarnya, lanjut Rega, antara total nilai tunggakan pajak dengan denda pada akhirnya tidak akan jauh berbeda. Pasalnya, besaran denda yang dikenakan sebesar 2 persen per bulan.

"Denda diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda No 22 Tahun 2011 tentang PBB P2. Karena banyak yang menunggak bertahun-tahun, sehingga besaran denda bisa lebih besar dari nilai PBB yang harus dibayarkan," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, ia mengatakan Pemkab Bandung Barat berencana akan membuat kebijakan untuk penghapusan sanksi administrasi atau denda.

"Sekarang rencana penghapusan sanksi administrasi sedang kita godok. Tapi yang pasti tahun ini sudah mulai diberlakukan," tandasnya.

Sementara perlakuan untuk penghapusan piutang pokok PBB harus diatur tersendiri dengan regulasi. Salah satu faktor yang bisa menghapuskan piutang pokok yaitu adanya kejadian force majure seperti bencana alam.

"Itupun hanya penghapusan ketetapan tahun berjalan saja tidak menghapuskan pokok piutang tahun pajak sebelumnya," tandasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA