Pantau Langsung Pencairan PKH, Jokowi :Tidak Boleh untuk Beli Pulsa

Bandung Raya

Rabu, 29 Januari 2020 | 19:08 WIB

200129191249-panta.jpg

Laksmi Sri Sundari

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) pantau langsung pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Lapangan Rajawali, Kota Cimahi, Rabu (29/1/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh 2.500 keluarga penerima manfaat (KPM) yang berasal dari Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kepada ribuan penerima manfaat agar menggunakan bantuan dengan sebaik-baiknya, seperti untuk keperluan anak sekolah.

"Uang PKH boleh untuk membayar sekolah, beli buku, beli tas sekolah, serta beli sepatu sekolah. Tidak boleh untuk beli pulsa, hati-hati. PKH tidak boleh beli pulsa," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, bantuan PKH juga bisa digunakan untuk membeli lauk pauk seperti daging, sayur maupun buah. "Itu sudah jadi gizi baik bagi anak-anak kita, jangan lupa imunisasi. Imunisasi penting, entah imunisasi polio dan lain-lainnya. Karena kalau sudah sakit, kasian anak kita," ujarnya.

Presiden mempersilahkan penerima manfaat menggunakan sebagian bantuan untuk menambah modal usaha. "Saya tahu ada yang jualan misalnya bakso, nggak apa-apa, jualan nasi liwet silahkan, yang penting menambah penghasilan keluarga. Dari situ ada keuntungan," tuturnya.

Jika kurang modal, Jokowi berjanji pemerintah akan memberikan bantuan lainnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), Mekkar maupun Kredit UMi (Ultra Mikro). "Kalau untuk urusan modal Rp1-3 juta bisa ngambil UMi atau Mekkar. Tapi kalau sudah menginjak Rp 20-25 juta bisa KUR, sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga," jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Kementrian Sosial hingga tanggal 17 Januari telah menyalurkan bantuan PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020 sebesar Rp 29,3 triliun. Adapun total bantuan PKH Tahap I yang disalurkan pada saat kegiatan presiden sebesar Rp172 miliar.

"Di tahun 2020, kebijakan PKH diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan nutrisi keluarga yang diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi Pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024," terang Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan perbaikan kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos. Kenaikan indeks terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini yang semula masing-masing menerima Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.

Selanjutnya, indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD/sederajat Rp. 900.000 per tahun. Komponen pendidikan anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun.

Kemudian komponen pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun, komponen penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun serta komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta per tahun.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA