Kabupaten Bandung Barat Segera Miliki Perda KLA

Bandung Raya

Senin, 27 Januari 2020 | 16:29 WIB

200127162208-kabup.jpg

Dicky Mawardi

KABUPATEN Bandung Barat akan segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu terungkap dalam acara Sosialisasi Raperda KLA di Gedung HBS Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Senin (27/1/2020).

Kegiatan ini dihadiri Sekda Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3) Kabupaten Bandung Barat, Eriska Hendrayana, dan pejabat terkait lainnya serta beberapa organisasi yang berhubungan dengan Dinas P2KBP3.

Eriska mengatakan, regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

"Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat," tuturnya.

Lebih jauh Eriska menjelaskan, menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bandung Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat.

Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak.

"Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan," paparnya.

Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kabupaten Bandung Barat Adi Haryanto,ST., sangat mendorong agar Raperda Kabupaten Layak Anak menjadi perda. Pertimbangannya karena ketika sudah terbit perda, maka perlindungan terhadap anak akan semakin kuat karena didukung secara konstitusional.

"Perhatian kepada anak juga akan lebih maksimal dalam pemenuhan hak-haknya, ketika perda sudah terbentuk. Seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan hak kegiatan budaya. Sehingga Bandung Barat diharapkan menjadi daerah yang mampu mengakomodasi hak anak tanpa adanya diskriminasi," terangnya.

Menurutnya, jika melihat data yang tercatat di KPAI pusat di sepanjang tahun 2011-2018 terdapat lebih dari 33.000 kasus terhadap anak di berbagai daerah. Belum lagi usia menikah pertama bagi perempuan masih di 19 tahun meski idealnya adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Hal itu yang pada akhirnya mendorong lahirnya anak dari keluarga muda yang dikhawatirkan secara fisik maupun psikologis masih sangat labil. Oleh karenanya perlu ada perlindungan terhadap anak supaya masa depan mereka tetap terjamin.

"Sudah selayaknya Kabupaten Bandung Barat memiliki Perda Kabupaten Layak Anak sesuai dengan salah satu amanat UU No 23Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Ini menjadi tugas semua pihak untuk mendorong agar terealisasi, bahkan ketika KPAI ber-audiens dengan Ketua DPRD KBB, yang bersangkutan sangat mendukung perda ini terbentuk," ucapnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA