Disdik Kota Bandung Tegaskan Tak ada Pungli di Salah Satu SMPN

Bandung Raya

Kamis, 23 Januari 2020 | 18:01 WIB

200123180203-disdi.jpg

dok

ilustrasi

KEPALA Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurahman menegaskan, tidak ada pungutan liar yang terjadi di salah satu SMPN di Kota Bandung. Pihaknya telah menelusuri ke sekolah terkait, dengan memanggil kepala sekolah dan ketua komite.

"Saya sudah panggil kepala sekolah dan ketua komitenya. Keduanya mengaku tidak tahu soal adanya sumbangan itu. Keduanya bahkan sudah menulis surat pernyataan tertanggal 22 Januari 2020," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Kota Bandung, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, ada unggahan di grup Whatsapp tertanggal 14 November 2019 yang mengatasnamakan komite sekolah. Dimana isinya berupa rincian keperluan biaya untuk siswa kelas IX, terdiri dari biaya pemantapan kompetensi akademik UN & UNBK, buku pemantapan UN dan UNBK, map ijazah, peralatan UNBK, dan biaya perpisahan.

"Tapi itu dibuat bukan oleh sekolah atau komite, melainkan perwakilan orang tua siswa," katanya.

Diakuinya komponen biaya yang disebutkan di dalam pesan tersebut, memang tidak tercantum di dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Oleh karena itu, orang tua berinisiatif untuk mengumpulkan biaya sendiri, terkait keperluan siswa kelas IX yang akan melaksanakan ujian akhir dan perpisahan sekolah.

"Kalau map rapor, dari sekolah memang tidak menyediakan. Dari sekolah, untuk rapor itu berbentuk selembar kertas yang dimasukkan ke dalam map biasa. Kemudian orang tua mungkin berekspektasi lebih, ingin membeli map yang agak bagus, bentuknya seperti map ijazah. Makanya mereka berinisiatif," jelasnya.

Dikatakannya, sejak tahun lalu, pihak sekolah juga sudah tidak melaksanakan kegiatan perpisahan. Namun orang tua berinisiatif untuk mengadakan perpisahan dengan mengumpulkan dana sendiri, bahkan pihak sekolah menjadi tamu undangan.

"Jadi orang tua berinisiatif di kelas. Tidak resmi dari sekolah dan komite, baru sebatas obrolan saja beberapa orang tua. Bahkan belum terjadi pengumpulan dana. Baru sebatas informasi saja di kalangan internal segelintir orang tua," tuturnya.

Walau demikian, karena khawatir informasi tersebut dapat ditafsirkan lain, pihak sekolah akhirnya mengeluarkan surat edaran tanggal 22 Januari 2020 yang memberhentikan seluruh program akhir tahun kelas IX tahun pelajaran 2019/2020 tentang biaya kegiatan sebagaimana yang tercantum di dalam pesan itu.

Pihaknya pun setuju kasus ini diusut tuntas agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ia ingin agar situasi di Kota Bandung tetap kondusif.

"Ini kan sempat meresahkan. Jadi memang lebih baik ini segera diselesaikan agar jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kasi Kurikulum Pembinaan dan Pengembangan SMP Disdik Kota Bandung, Bambang Ariyanto menerangkan, terkait sumbangan dan pungutan tidak dilarang, asalkan tidak membebani orang tua serta diketahui oleh sekolah dan komite.

Sebab pihaknya paham bahwa sekolah memiliki keterbatasan soal pembiayaan hal-hal di luar kegiatan belajar mengajar.

"Sumbangan itu diperbolehkan asal bersifat suka rela, tidak mengikat, dan tidak berdasarkan kesepakatan dan pengkondisian. Harus murni inisiatif dari pihak yang akan memberikan sumbangan," jelasnya.

Ia meminta sumbangan orang tua untuk keperluan apapun tidak boleh membebani keluarga yang kurang mampu, apalagi sampai dipaksakan.

"Yang kurang mampu jangan dipungut. Jangan ada yang orang tuanya tidak merasa dipungut dan terpaksa," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA