36 Ribu Tenaga Honorer di Jabar Diberi Kesempatan Ikuti Seleksi PPPK

Bandung Raya

Kamis, 23 Januari 2020 | 13:54 WIB

200123135533-36-ri.jpg

PULUHAN ribu tenaga honorer di Jawa Barat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, ada sekitar 36 ribu tenaga honorer di Jawa Barat.

Seperti diketahui bersama, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo menegaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya mengenal dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. Meskipun pelaksanaannya bertahap, namun harus dipastikan tidak ada lagi status pegawai di luar dari yang telah diatur oleh undang-undang.

"Jadi secara peraturan tidak ada lagi tenaga kontrak (honorer), tapi mereka dialihkan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK itu," ungkap Kabid Mutasi dan Pengadaan BKD Jabar, Tulus Arifin pada Japri di Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (23/1/2020).

Menurut Tulus, pihaknya masih menunggu peraturan dari pusat, terkait hal tersebut. Diakuinya bahwa setiap pegawai PPPK, dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

"Kita sangat bergantung pada Peraturan Presiden karena PPPK ini, SK-nya bukan dari kami. Tapi sama seperti PNS, dari BKN. Maka kami masih menunggu sampai saat ini, tapi data-data tidak hilang," tuturnya.

Tulus menjelaskan, bahwa pengelompokan non-pns berdasarkan datanya ada tiga, yakni kontrak perorangan, outsourcing dan tenaga harian lepas.

Disinggung terkait guru honorer, lanjutnya, untuk para guru honorer sendiri ada yang terdaftar di BKD Jabar dan ada yang hanya dilingkungan sekolahnya sendiri. Lebih jauh, jumlah tenaga honorer di lapangan cukup banyak, namun pengadaan tenaga pendidik dari PNS masih kurang, terlebih dengan adanya moratorium CPNS dalam beberapa waktu terakhir.

"Setelah dipetakan tetap terjadi kekurangan, memang SMA baru masuk ke provinsi pada 2017 lalu," tambahnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA