Anggota Komisi 8 DPR: Tunda Pelaksanaan Permensos Soal Wyata Guna

Bandung Raya

Minggu, 19 Januari 2020 | 16:05 WIB

200119160641-anggo.jpg

Rio Ryzki Batee

KOMISI 8 DPR RI meminta penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) no 18 tahun 2018, terkait perubahan panti menjadi balai Wyata Guna. Penundaan tersebut, sampai pemerintah daerah dinilai sudah siap dalam penerapan peraturan tersebut.

"Dalam hal ini ada dua poin, yakni penundaan Permensos no. 18 tahun 2018, atau pencabutan permensos itu yang akan kita tinjau dan pasti membutuhkan proses panjang," ungkap Anggota Komisi 8 DPR RI, Lisda Hendrajoni usai menerima aspirasi persoalan Wyata Guna di Warung Suluh, Jalan Doktor Cipto, Kota Bandung, Minggu (19/1/2020).

Menurutnya, penerapan peraturan harus dengan rasa kemanusiaan, terlebih bagi para mahasiswa disabilitas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan masyarakat normal lainnya.

"Jangan samakan teman-teman ini, dengan kita yang bisa jalan dan dipindahkan kapanpun. Mereka butuh proses serta penyesuaian, jangan ada pemaksaan-pemaksaan seperti kemarin," katanya.

Disinggung terkait puluhan mahasiswa tunanetra yang sempat bertahan di trotoar depan Balai Wyata Guna, Lisda mengatakan, berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman, maka mereka dapat menepati kembali sampai akhir perkuliahan setiap mahasiswa. Hal tersebut, sesuai perjanjian ketika mereka memasuki dan menempati panti.

"Mereka punya hak tinggal di panti tersebut. Ada yang baru semester 1 dan ada yang semester akhir. Walau ada permensos yang mengganti panti menjadi balai, tapi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja," tuturnya.

Lebih jauh, pihaknya memastikan bahwa para mahasiswa tunanetra yang kembali masuk ke Wyata Guna, mendapatkan kembali pelayanan seperti sebelumnya. Termasuk bagi anak-anak lain yang berada diluar kesepahaman, seperti anak yang masih berada di jenjang SD hingga SMA.

Politisi NasDem tersebut, juga menyoroti masa pemanfaatan balai yang hanya 6 bulan, bagi setiap penerima manfaat. Mengingat masa tersebut, dianggap masih kurang jika ingin penyandang disabilitas hidup mandiri.

"Kita akan pelajari lebih jauh, apakah 6 bulan cukup itu cukup untuk membuat saudara-saudara kita mandiri. Jadi membuat program itu harus sampai tuntas, dengan adanya Permensos no. 18, timbul masalah ini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra SLBN A Bandung, Ahmad Basri Nur Sikumbang meminta pencabutan Permensos no 18 tahun 2018. Terlebih para penyandang tunanetra juga membutuhkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pihaknya menganggap dengan masa enam bulan tidak dapat memberikan pendidikan, pembinaan maupun pelatihan yang maksimal. Bahkan dikhawatirkan malah menurunkan kualitas pendidikan dan pembinaan bagi para penyandang disabilitas.

"Ini artinya ada degradasi kualitas, dimana arti mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA