KBB Harus Segera Miliki Perda Kepemudaan

Bandung Raya

Sabtu, 18 Januari 2020 | 11:52 WIB

200118112036-kbb-h.jpg

Dicky Mawardi

KEHADIRAN Perda Kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat mendesak dibutuhkan. Perda itu akan menjadi payung hukum organisasi kepemudaan karena akan diatur secara jelas tentang hak dan kewajiban organisasi pemuda, termasuk dalam hal menerima bantuan atau hibah.

"Di penghujung masa bakti kepengurusan KNPI Kabupaten Bandung Barat periode 2017-2020, saya ingin mewariskan Perda Kepemudaan. Jika itu terealisasi maka akan menjadi sebuah prestasi, mengingat selama 12 tahun Bandung Barat berdiri belum memiliki Perda Kepemudaan," kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna di Padalarang, Sabtu (18/1/2020).

Lili mengatakan, Perda Kepemudaan sebagai turunan dari UU Kepemudaan sehingga harus ada di setiap daerah. Pasalnya, selama ini aturan bantuan yang diberikan tidak ada acuan baku, sifatnya masih kental dengan unsur lobi serta faktor kedekatan.

"Kepengurusan sekarang akan habis Januari ini. Sesuai aturan paling lambat Juni 2020 harus sudah terpilih ketua baru. Saya ingin sebelum lengser bisa mewariskan Perda Kepemudaan," ujarnya.

Saat ini, Raperda Kepemudaan sedang dalam pembahasan di DPRD. Ia berharap keberadaan Perda Kepemudaan, dapat mengubah stigma bahwa bantuan kepada KNPI bukan karena pertimbangan kedekatan tapi lebih kepada konstitusional.

"Ketika itu berjalan maka figur pemimpin KNPI tidak menimbulkan kesan, seperti terkotak-kotak, dia itu orangnya bupati atau wakil bupati. Sehingga ketika Perda Kepemudaan lahir, maka segala sesuatu yang menyangkut KNPI atau organisasi kepemudaan (OKP) akan bicara konstitusional bukan lagi like and dislike," imbuhnya.

Sementara itu. terkait dengan calon-calon yang bakal maju sebagai ketua KNPI baru, Lili mengungkapkan sudah memunculkan sejumlah nama. Namun, ia enggan menyebutkan nama-nama tersebut.

"Yang memiliki hak suara memilih Ketua baru itu 16 PK dan 89 OKP. Sekarang OC Rapimda sedang melakukan verifikasi keabsahan SK OKP, dimana rata-rata habis masa baktinya. Jika SK-nya habis maka mereka akan masuk sebagi peninjau dan tidak punya hak suara," tukasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA