FPLH: Kaji Ulang Rekomendasi Pramestha Resort Town!

Bandung Raya

Jumat, 17 Januari 2020 | 20:24 WIB

200117201949-fplh-.jpg

pikiran-rakyat

FORUM Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jawa Barat mendesak Pemkab Bandung Barat mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara proyek pembangunan perumahan Pramestha Resort Town. Langkah itu sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Gubernur kan sudah berkirim surat kepada bupati, tidak mungkinlah terbit surat kalau tidak ada hasil evaluasi. Jadi harusnya gubernur juga berani turun langsung menghentikan proyek Pramestha ini," ucap Ketua FPLH, Thio Setiowekti saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

Dia meminta, baik Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat khususnya dan Pemprov Jabar sebagai pemegang izin prinsip, untuk segera mengkaji ulang dan mengevaluasi rekomendasi yang pernah diberikan Gubernur Jabar yang terdahulu kepada Pramestha Resort Town.

"Tentunya perizinan yang dimiliki oleh Pramestha harus di evaluasi, apalagi sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi kawasan KBU," ungkapnya.

Menurut Thio, keberadaan proyek pembangunan Pramestha Resort Town yang berdekatan dengan Gunung Batu (pusat Sesar Lembang) hanya menantang maut. Sebab, kondisi saat ini, daya dukung lingkungan di KBU terus mengalami penurunan dan jika pembangunan tersebut terus dilanjutkan, bisa memicu bencana seperti longsor dan juga gempa bumi.

"Itu kan di bawah Gunung Batu pusatnya Sesar Lembang, ya, sama saja kalau membangun di sana terlalu radikal. Sangat berisiko," tegasnya.

Eksploitasi
Dengan masih berjalannya proyek pembangunan Pramestha Resort Town, dia menyatakan, Pemprov Jawa Barat harus secepatnya turun tangan untuk menghentikan proyek pembangunan perumahan tersebut di samping menyiapkan regulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan KBU yang semakin hari semakin mengkhawatirkan akibat eksploitasi skala besar.

"Amdalnya harus diungkap ke publik karena belum tentu masih relevan dengan kondisi cekungan Bandung saat ini. Kita tunggu saja, apakah Pak Gubernur punya keberanian menghentikan proyek Pramestha ini atau malah bertele-tele?" tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Rismanto berpendapat pengawasan pembangunan di KBU akan efektif jika terbangun sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif daerah.

"DPRD Kabupaten Bandung Barat terus mengupayakan agar setiap pengelola industri pariwisata, pengelola pembangunan komersil, maupun lainnya agar menjalankan pembangunan sesuai mekanisme yang benar, supaya aturan pada Perda KBU dipenuhi dan tidak ada yang dilanggar," kata Rismanto.

Dikatakannya, seiring banyaknya pelanggaran di KBU, Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara harus ditegakkan dan terimplementasikan secara efektif.

"KBU sebagai kawasan resapan air bisa terjaga keberlangsungannya dari penyalahgunaan kawasan. Jika memang ada penyalahgunaan kawasan, sebaiknya dikembalikan pada rasio, mana buat ruang terbuka hijau
dan mana yang bisa dibangun," sarannya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA