Pemkot Didesak Segera Bentuk Kepengurusan Dewan Pendidikan yang Baru

Bandung Raya

Kamis, 16 Januari 2020 | 21:16 WIB

200116211425-pemko.jpg

Novi Janati Lestari

PGRI, FAGI, Forum Ormas, dan pemerhati pendidikan Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung agar segera membuka Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung. Hal ini dikarenakan masa kepengurusannya sudah habis sejak tahun 2016.

Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat, Maman Sulaeman mengungkapkan, pihak terkait diharapkan segera merekrut Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung karena keberadaannya sangat diperlukan untuk penyeimbang pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

"Sudah lama tidak terbentuk yang baru. Pengurus yang lama sudah ada kegiatan yang lain," ujarnya di Gedung PGRI Jawa Barat, Kamis (16/1/2020).

"PGRI sangat mendesak Pemerintah Kota Bandung agar segera membentuk atau merevitalisasi Dewan Pendidikan mengingat fungsi Dewan Pendidikan sangat strategis untuk kemajuan pendidikan Kota Bandung sebagai fungsi pengawasan dan masukan terhadap pendidikan," sambungnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Iwan Hermawan mengatakan, pihaknya ikut mendesak Pemerintah Kota Bandung segera membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Pembentukan Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) dan dipublikasikan ke masyarakat melalui media massa.

"Saat ini peran dan fungsi DPKB dirasakan hampir tidak ada. Para pengurusnya asik dengan kegiatannya masing-masing sehingga fungsi advisory, supporting, mediator, dan controling terhadap pelaksanaan pendidikan Kota Bandung nyaris tidak ada. Sementara persoalan
pendidikan terabaikan dan kelihatannya hanya sosok ketuanya saja yang bekerja," jelas Iwan.

Selain mengenai Dewan Pendidikan Kota Bandung, dibahas pula terkait hal lainnya. Misalnya, PGRI dengan gaya baru untuk memperjuangkan guru terutama guru honor, SK guru honor dari bupati, wali kota, dan gubernur agar mereka mempunyai payung hukum sehingga bermanfaatnya lebih luas.

Kedua, kepastian guru P3K, yang mana hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nasib mereka. Ketiga, tentang pencabutan moratorium, andaikan pemerintah belum bisa menyediakan guru secara maksimal maka diberikan kewenangan kepada pihak-pihak sekolah atau Dinas Pendidikan untuk mengangkat guru guna memenuhi PNS yang pensiun.

Keempat, PGRI mendesak segera dikeluarkan Peraturan Gubernur tentang perlindungan guru. Kelima, aplikasi di sekolah dan Dinas Pendidikan diharapkan tidak terlalu banyak karena dianggap membingungkan.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA