Jika Masih Bandel, Dishub akan Cabut Izin Parkir "Tol Dago"

Bandung Raya

Kamis, 16 Januari 2020 | 15:13 WIB

200116151605-jika-.jpg

DINAS Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan mencabut izin parkir "Tol Dago", jika masih membandel. Pasalnya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang dari sarana dan prasarana umum (PSU) tersebut.

"Memang ada pertimbangan kalau masih melanggar maka izin IPTP (Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir)- nya akan dicabut," ungkap Kepala Dishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi di Kawasan Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (16/1).

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang, yakni pos yang seharusnya dua, namun hanya satu yang didirikan. Yakni pos masuk dan keluar.

"Jadi ada masa parkir, jika melampaui 10 menit maka baru dipungut, tapi ini pos hanya 1, ini melanggar," katanya.

Seharusnya kata dia, pihak pengembang melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat, jika melewati jalan tersebut akan dikenakan biaya jasa parkir.

Pihaknya kata dia, bersama Satpol PP Kota Bandung telah mendatangi pihak pengembang PSU tersebut, terkait adanya persoalan "Tol Dago" ini. Pihak pengembang merasa terbebani dengan gaji karyawan maupun pemeliharaan jalan tersebut, jika dijadikan sebagai jalan umum.

Sehingga berinisiatif melakukan pemungutan kepada setiap kendaraan roda empat yang lewat.

"Maka supaya tidak liar atau ilegal, disarankan untuk mengurus IPTP-nya. Juga ada kewajiban untuk membayar pajak parkir, dan ketika di cek ternyata sudah," ujarnya.

Ricky menegaskan, akan segera melayangkan surat kepada pihak pengembang, jika masih ada pelanggaran terkait jalan tersebut.

"Ini karena jalan tersebut, belum diserahkan ke pemkot. Kalau sudah dipelihara oleh pemkot tentu akan gratis," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Agus Gunawan mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan hak memaksa, jika dinas terkait tidak juga tegas kepada pengoprasian jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Citra Green Dago, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Pasalnya penerapan transaksi tunai tersebut dinilai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dengan izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Bandung yakni parkir umum, sehingga pengelola seharusnya tidak menerima pembayaran tunai di gardu tol.

"Jadi saya ingatkan kepada pengelola untuk menghentikan pungutan jalan berbayar," tambahnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA