Pengelola Luruskan Polemik, Balai Wyata Guna dalam Proses Revitalisasi Fungsional

Bandung Raya

Rabu, 15 Januari 2020 | 19:55 WIB

200115195420-penge.jpg

M. Fadlillah

BALAI Rehabilitasi Sosial Wyata Guna Bandung angkat bicara mengenai polemik yang muncul di media massa dan medsos terkait "pengusiran" mahasiswa disabilitas. Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono menegaskan, saat ini balai yang dipimpinnya dalam proses revitalisasi fungsional, sebagai bagian dari program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

"Kami luruskan, bahwa semua ini bertujuan agar masyarakat disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial," tutur Sudarsono, Rabu (15/1/2020).

Selama ini, katanya, ada kesan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial seperti penampungan bagi disabilitas. Padahal menurutnya, fungsi balai lebih dari itu. Yakni diharapkan dapat mendorong kaum disabilitas berdaya sesuai dengan bidangnya.

"Kami ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai. Kami ingin Balai Rehabilitasi Sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian sosialnya dan kapabilitas sosialnya sehingga bisa berkiprah di masyarakat," paparnya.

Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, ujar Sudarsono, adalah adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan yang ketentuan yang telah ditentukan. Tujuannya, agar para penerima manfaat dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat.

"Ini yang kita sebut dengan proses inklusi. Kami ingin agar saudara-saudara ini diterima di masyarakat. Seperti yang lainnya," ujar Sudarsono seperti disampaikan Humas Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI.

Kendati demikian, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika. Semuanya dilakukan melalui proses-proses yang panjang. Selama di balai, lanjutnya, mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mandiri.

Adapun polemik yang terjadi di Wyata Guna, kata Sudarsono, sebetulnya sudah diproses secara bijaksana sejak tahun 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli. Dimana mereka seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019.

"Pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan, karena banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," jelasnya.

Selain itu, pada tanggal 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga sudah menggelar rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya adalah, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.

Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemprov tersebut, mencuat isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah.

"Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," tutupnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA