Polemik Gang Apandi Braga, Wawali Bandung Serahkan ke Warga dan Pemilik Lahan

Bandung Raya

Selasa, 14 Januari 2020 | 20:13 WIB

200114201322-polem.jpeg

Yeni Siti Apriani

Warga berjalan di depan mulut Gang Apandi, Braga, Kota Bandung, Selasa (14/1/2020).

PEMKOT Bandung mengklaim pernah memediasi pemilik lahan seluas 3.400 meter persegi yang berada di Gang Apandi, RW 8, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung dengan warga sekitar. Untuk itu, Pemkot Bandung mempersilakan apabila pemilik lahan akan memberikan kompensasi pada warga jika memang sudah terjadi kesepakatan antara dua pihak.

"Sudah pernah kita mediasi ya dulu," kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Selasa (14/1/2020).

Sebagai perwakilan pemerintah, kata Yana, pihaknya mempersilakan apapun keputusannya. Termasuk rencana kompensansi yang akan diberikan pemilik lahan. Hal itu bisa dilakukan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dan warga.

"Itu mah mangga weh. Mangga weh itu kan kesepakatan warga dan pemilik. Kita menyerahkan saja sama mereka warga dan pemilik lahan. Karena waktu itu juga hanya mediasi, udah clear ya," tegas Yana.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Josafat Winata, Francis Ebby menuturkan, upaya rekonsiliasi ini merupakan agenda yang telah disiapkan sejak lama. Sebelum polemik ini mencuat, pihak pemiliki telah menemui perwakilan warga. Pihak Josafat pun telah menyediakan dana kompensasi bagi warga.

Selain kompensasi, pihak Josafat juga memastikan jika aksesibilitas warga tidak akan terganggu saat gang di dalam lahan milik Josafat ditutup. Beberapa meter dari Gang Apandi, terdapat Gang Cikapundung yang juga menjadi jalur utama lalu lintas warga sekitar.

"Kami sudah pernah menawarkan kompensasi ini jauh sebelum kisruh muncul. Tetapi akses komunikasi kami dengan warga malah ditutup. Sebagai tetangga yang ingin mengedepankan nuansa kekeluargaan dalam proses ini, kami merasa kasihan dengan warga lainnya yang kami yakin mereka juga berharap terbentuknya silaturahmi yang baik. Tanpa perdamaian, kami khawatir sebagian besar warga merasa dirugikan," kata Francis.

Diakuinya, proses mediasi pernah dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumur Bandung. Mediasi ini diselenggarakan berdasarkan surat dari kuasa hukum warga yang mempersoalkan SHGB Josafat yang di dalamnya menyinggung gang yang disebut Gang Apandi.

Seiring berjalannya waktu, proses mediasi yang menuntut pembatalan SHGB milik Josafat itu akhirnya tidak relevan lagi.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA