Kedai Kopi di Cimahi Jadi Potensi Penarikan Pajak Baru

Bandung Raya

Selasa, 14 Januari 2020 | 19:06 WIB

200114190713-kedai.jpg

MEREBAKNYA kedai kopi di Kota Cimahi menjadi potensi penarikan pajak, agar bisa masuk jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedikitnya ada 75 kedai kopi yang berpotensi di Kota Cimahi, namun baru lima yang terserap potensi pajaknya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) pun menargetkan, semua potensi pajak dari usaha kedai kopi bisa masuk jadi PAD.

Kepala Bidang (Kabid) Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati mengaku usaha kedai kopi di Cimahi saat ini tengah menggeliat. Buktinya dari laporan komunitas pengusaha kopi, ada 75  kedai kopi di Kota Cimahi.

"Jumlah kedai kopi kalau dari laporan itu ada 75, yang sudah WP (Wajib Pajak) baru 5," katanya di Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Selasa (14/1/2020).

Masih minimnya pemasukan pajak dari pengusaha kedai kopi, lanjutnya, dikarenakan saat ini para pengusaha kedai kopi belum menjadi WP  lantaran permasalahan izin yang belum dikantongi.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan para pengusaha kopi, permasalahan dikarenakan mereka belum memiliki izin," ujarnya.

Diakui Lia, jika saat ini para pengusaha kedai kopi di Kota Cimahi tengah mengurus perizinan, baik ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun di kecamatan, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai WP dan Objek Pajak (OP).

"Mereka sekarang lagi proses izin untuk mendapatkan izin dan pendaftaran wajib pajak. Kalau modal di bawah Rp 50 juta cukup dari kecamatan, kalau lebih (dari Rp 50 juta) harus ke DPMPTSP," jelas Lia.

Kedai kopi masuk kategori pajak restoran. Dasar penarikan pajak restoran tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh WP.

Besaran pokok pajak restoran sesuai aturan, dihitung dengan mengalikan tarif restoran sebesar 10 persen, dengan dasar pengenaan pajak yang dibebankan kepada konsumen.

"Yang ditarik pajaknya itu yang memiliki omset Rp 10 juta per bulan minimal. Sekarang kita lagi inventarisir dulu," ujar Lia.

Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Ronny Rodjani berharap, kedai kopi di Kota Cimahi bisa menjadi WP. Sebab, ia meyakini sektor usaha tersebut akan meningkatkan raihan PAD dari sektor pajak restoran.

"Insya Allah bakal meningkat kalau sudah jadi WP, karena potensi usahanya kan lagi berkembang," katanya. 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA