Emil : Masih Ada Tujuh Kabupaten/Kota yang LPPD-nya Berkategori Tinggi

Bandung Raya

Selasa, 14 Januari 2020 | 18:05 WIB

200114180835-emil-.jpg

PEMPROV Barat terus mendorong pemerintah kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2019, terutama yang nilainya masih dibawah standar minimal. Seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengatakan, secara umum LPPD untuk 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sudah berkategori sangat tinggi, atau meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, masih ada tujuh kabupaten/kota yang berkategori tinggi.

Dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar itu, tiga kabupaten/kota yakni Kab. Kuningan, Kota Cimahi, dan Kab. Banjar masuk peringkat 10 besar nasional. Sementara LPPD Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berada di dua besar.

“Semua (kabupaten/kota di Jabar) sudah masuk kategori sangat tinggi. Nah, kalau tinggi itu istilahnya rapotnya sudah biru semua, tidak ada yang merah lagi," ungkapnya pada Rapat Kerja (Raker) Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Gedung Sate, Jln. Dipenogoro, Kota Bandung, Selasa (14/1/2020).

Menurutnya, nilai LPPD untuk pemda provinsi merupakan nilai akumulasi dari LPPD kabupaten/kota se-Jabar. Hal ini menjadi alasan Jawa Barat belum mencapai ranking satu nasional.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang nilainya masih di bawah standar minimal.

“Kalau di Pemda Provinsi Jabar sudah mentok (ranking dua), maka kita akan turun. Salah satunya tentang pelayanan kesehatan dan pendidikan PAUD di beberapa daerah standar minimalnya belum tercapai. Nah, itu kita akan dorong,” terangnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2019, Pendidikan Usia Dini atau PAUD dari 27 kabupaten/kota masih tedapat 20 kabupaten/kota yang kinerjanya masih di bawah 80 persen pada IKK tersebut.

Untuk pelayanan ibu hamil, hasil EKKPD 2019 menyebutkan bahwa dari 27 kabupaten/kota masih terdapat tiga kabupaten/kota yang kinerjanya di bawah 90 persen pada IKK.

Sementara untuk pelayanan ibu bersalin, 27 kabupaten/kota masih terdapat tiga kabupaten/kota dengan kinerja di bawah 90 persen pada IKK-nya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dani Ramdan menjelaskan, saat ini laporan dan evaluasi diatur lewat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP tersebut menggantikan dua PP sebelumnya dengan beberapa perubahan pokok, yakni pertama bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah atau Akip saat ini menjadi bagian dari LPPD.

"Dengan demikian jika tahun-tahun sebelumnya disusun dua dokumen atau terpisah, maka tahun ini dalam penyusunan LPPD kita sekaligus menyusun juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau Lakip," jelasnya.

Dikatakannya, capaian kinerja penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan tugas pembantuan Indikator Kinerja Makro, mencakup angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan, serta capaian kinerja pendapatan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang juga menjadi bagian dari LPPD.

"Jadi, LPPD kita ini sekarang semakin komprehensif, selain LPPD-nya itu sendiri ada Lakip dan ada laporan pencapaian SPM. Jadi, dalam satu pekerjaan merangkum tiga hal," katanya.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drajat Wisnu Setyawan menjelaskan, dalam penyusunan LPPD ada tiga tugas yang dilakukan oleh kepala daerah. Pertama, membagi tugas penyusunan yang terdiri dari tim yang menyusun LPPD, tim yang menyusun muatan SPM, serta tim yang menyusun muatan Lakip.

Selain itu, melakukan self assessment yakni mendeteksi penilaian kinerja perangkat daerah dan melakukan review kinerja dibantu oleh Inspektorat. Ketiga, melegalisasi yaitu menandatangani LPPD dan menyampaikan LPPD secara tepat waktu.

"Untuk LPPD ini yang terlambat penyampainnya akan ada waktu tersendiri, jadi penyampaian LPPD tepat waktu itu sangat penting," tambahnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA