Ini Catatan FAGI Soal Pendidikan di Jabar Tahun 2019

Bandung Raya

Selasa, 14 Januari 2020 | 13:15 WIB

200114125640-ini-c.jpg

KETUA Federasi Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan menyebutkan jika pada 2019 kemarin pihaknya menyoroti 4 hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Jawa Barat. Adapun 4 hal tersebut adalah kesiswaan, pendidik dan tenaga pendidikan, pendanaan, dan pengawasan.

Untuk kesiswaan, Iwan mengakui jika regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah sangat tepat dan bagus. Hanya dirinya menyayangkan pada prosesnya masih ada persoalan.

"Banyak penyalahgunaan jalur-jalur yang sudah ditetapkan dalam aturan pergub itu, karena hampir semua sekolah di kota Bandung ini hampir dipenuhi dengan jalur perpindahan orang tua, apakah itu benar, dan selain itu juga kami masih tetap mendapat laporan ada saja titipan-titipan atau jalur yang tidak resmi di PPDB online tetap di sekolah terutama di sekolah favorit. Bahkan kami mendapat informasi juga ada komersialisasi siswa-siswa bodong tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua yang memaksakan dengan membuat kartu keluarga aspal," ucap Iwan yang dikutip saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Selasa (14/1/2020).

Dengan adanya informasi kecurangan PPDB yang dimana orang tua banyak lakukan agar anaknya diterima di sekolah favorit, dirinya mengusulkan dibukanya jalur mandiri. Artinya, orang tua harus membayar iuran wajib kepada sekolah agar anaknya diterima di sekolah tersebut.

Terkait pendidik dan tenaga pendidikan, Iwan sebut jika di Jawa Barat ini kondisinya sedang mengalami darurat guru dan TU PNS. Hal ini terjadi karena adanya moratorium yang diberlakukan pemerintah.

"Ini menjadi persoalan. Satu pihak kualitas ingin baik, tetapi guru-guru yang diangkat menjadi PNS-nya memang sangat minim walaupun ini kesalahan ada di pemerintah pusat. Tapi ini ada satu hal yang bisa dilakukan pemerintah Jawa Barat dengan mengangkat P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Tahun 2019 ada P3K dan sudah dinyatakan lulus tapi nasibnya tidak jelas saling lempar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkaitan dengan intensifnya," jelasnya.

Dengan adanya persoalan ini, banyak guru dan TU sekolah yang berstatus P3K tidak jelas statusnya. Bahkan mereka belum mendapat intensif sebagai P3K.

Terkait pengawasan, Iwan sebut jika kini fungsi dari komite sekolah dan dewan pendidikan belum maksimal. Sehingga diharapkan proses pengawasan dunia pendidikan oleh komite sekolah dan juga dewan pendidikan jauh lebih ditingkatkan.

"Untuk 2020 harapan kami tentunya berkaitan dengan janji untuk iuran gratis," tukasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA