KBB Siapkan Rp 112 Miliar untuk Dana Hibah di 2020

Bandung Raya

Senin, 13 Januari 2020 | 19:12 WIB

200113191110-kbb-s.jpeg

Dicky Mawardi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat Agustina Piryanti

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menaikan anggaran belanja hibah pada tahun 2020 menjadi Rp 112 miliar. Naik dibandingkan anggaran 2019 setelah perubahan sebesar Rp 77.084.640.000.

"Kalau belanja hibah memang naik, tapi belanja bantuan sosial (bansos) turun dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2019 anggarannya sebesar Rp 16.860.000.000, tahun ini menjadi Rp 14 miliar lebih," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat, Agustina Piryanti di Ngamprah, Senin (13/1/2020).

Ia menjelaskan, penerima dan pencairan belanja hibah dan bansos sangat ketat. Penerimanya harus by name by address. "Penyaluran hibah dan bansos sangat ekstra hati-hati. Dinas terkait yang memiliki pagu anggaran untuk hibah dan bansos mesti melakukan verifikasi hingga ke lapangan," paparnya.

Ditambahkannya, ada dua syarat yang mesti dipenuhi dalam penyaluran hibah dan bansos. Pertama, harus ada rekomendasi penganggaran dan rekomendasi pencairan dari dinas yang bersangkutan.

"Bila satu syarat saja tidak dipenuhi, maka hibah dan bansos tidak bisa dicairkan," ujarnya.

Ia pun menegaskan, sesuai aturan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut adalah penerima hibah. Itu artinya ketika ada pemeriksaan, penerima hibah lah yang menjadi objek pemeriksaan.

"Kan dicantumkan pula dalam surat pernyataan, tanggung jawab mutlak atas dana tersebut ya si penerima hibah. Pemerintah hanya menyalurkan dengan menstrafer ke rekening masing-masing penerima hibah," tandasnya.

Hibah dan bansos tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kesbang, Bagian Kesra, dsb. Di Bagian Kesra, anggaran hibah 2019 mencapai Rp 15 miliar.

"Turun dibandingkan tahun 2018 yang anggarannya sebesar Rp 39 miliar," kata Kabag Kesra, Asep Hidayatulloh.

Ia mengungkapkan, hibah yang dikelola Bagian Kesra menyangkut bidang keagamaan seperti masjid dan pesantren. Tahun 2019, hibah untuk MUI Kabupaten Bandung Barat tidak ada. Padahal tahun sebelumnya MUI Desa menerima sebesar Rp 12,5 juta per tahun dan MUI Kecamatan Rp 15 juta per tahun.

"Begitupun untuk DKM Masjid Agung Ash-Shiddiq tidak menerima hibah. Tahun lalu mendapat hibah sebesar Rp 850 juta yang digunakan untuk membayar listrik, air, marbot, pegawai kebersihan, imam masjid dan perlengkapan," ungkapnya.

MUI dan Masjid Agung Ash-Shiddiq merupakan contoh dari penerima hibah tahun 2018 yang pada 2019 tidak lagi menerima. Asep menerangkan, sesuai aturan penerima hibah tidak boleh setiap tahun menerima anggaran tersebut.

"Tidak boleh berturut-turut, tahum ini sebagai penerima hibah tapi tahun berikutnya tak lagi menerima," jelasnya.

Dari hibah sebesar Rp 15.326.440.000 di Bagian Kesra, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 14.036.440 000 untuk 1.336 penerima.

"Ada sisa sekitar Rp 1,2 miliar dan itu dikembalikan ke kas daerah," ungkapnya seraya menerangkan besaran hibah yang diajukan sesuai dengan proposal dari masyarakat.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA