Kontraktor Rumah Deret Tamansari di-Blacklist, Legislator Minta Pemkot Berhati-Hati

Bandung Raya

Minggu, 15 Desember 2019 | 17:26 WIB

191215171958-kontr.jpg

Ginanjar Arief Pratama

Petugas mengevakuasi perabotan saat proses pengosongan rumah di RW 11 Tamansari, Bandung, Kamis (12/12/2019) lalu. Di lahan itu nantinya akan dibangun Rumah Deret Tamansari.

KOMISI A DPRD Kota Bandung meminta Pemkot Bandung melakukan evaluasi kontraktor proyek Rumah Deret Tamansari. Pasalnya PT Sartonia Agung yang menjadi pemenang tender proyek tersebut, masuk ke dalam hitam aktif yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama mengatakan, setelah dilakukan penelusuran website pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional yang dikelola oleh LKPP, ditemukan bahwa perusahaan tersebut masuk daftar hitam (blacklist).

Lebih jauh, daftar hitam aktif tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Penetapan Pelanggaran PA/KPA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Kementerian Kelautan Dan Perikanan No:617/KPA/BRSDM/VII/2018.

Sesuai dengan Peraturan LKPP nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g, daftar hitam aktif diberikan kepada Penyedia (perusahaan) yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.

Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan, sanksi yang diberikan kepada PT Sartonia Agung yakni tidak boleh ikut dalam lelang proyek LKPP selama masa sanksi yang diberikan.

Sementara untuk masa berlaku sanksi PT Sartonia Agung, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 hingga 31 Juli 2020.

"Jadi penyedia tidak melaksanakan kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dan sanksinya jelas, yaitu pelarangan keterlibatan di seluruh lelang elektronik secara nasional hingga waktu yang ditentukan tersebut," ungkapnya saat dihubungi, Ahad (15/12/2019).

Dengan demikian, pihaknya meminta kepada Pemkot Bandung untuk mengkaji bersama kontrak kerjasama antara Pemkot Bandung dan PT Sartonia Agung dalam proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari. Proyek itu sendiri merupakan gagasan dari Wali Kota Bandung sebelumnya, Ridwan Kamil.

"Kami ingin melihat isi kontrak perjanjian Pemkot dengan Sartonia Agung. Apakah dilakukan setelah Sartonia Agung masuk dalam daftar hitam atau sebelumnya. Kalau setelah masuk di daftar hitam aktif LKPP lalu Pemkot melakukan kontrak, maka itu kesalahan Pemkot. Tapi kalau sebelumnya, berarti Pemkot juga tidak selektif," jelasnya.

Menurutnya dengan masuknya PT Sartonia Agung dalam daftar hitam aktif LKPP, maka Pemkot Bandung harus melakukan evaluasi dalam kontrak kerjasama terkait proyek Rumah Deret Tamansari. "Pemerintah kota harus hati-hati, apalagi nilainya besar, mencapai Rp 66 miliar," katanya.

Aan menuturkan, evaluasi kontrak kerjasama tersebut, untuk memastikan PT Sartonia Agung tidak mengulangi kesalahan sebelumnya. Dimana mereka gagal menyelesaikan proyek pembangunan Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana, Bali, dengan nilai pagu Rp 54,3 miliar.

"Karena yang dibangun adalah gedung untuk masyarakat. Maka Kenyamanan dan keamanan perlu diperhatikan, jangan sampai asal-asalan dan tidak sesuai aturan, ini bahaya," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkot Bandung dapat melanjutkan proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari dengan PT Sartonia Agung, jika terbukti melakukan kerjasama dengan Pemkot Bandung sebelum jatuh sanksi dari LKPP.

"Namun ada penurunan tingkat keyakinan, sebab kami tidak yakin perusahan tersebut yang sudah masuk daftar hitam, yang kemudian dipakai jadi pihak ketiga. Ini untuk membangun gedung yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat," jelasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA