Masuk Daftar Hitam LKPP, PT Sartonia Agung Tetap Dipercaya Bangun Rumah Deret Tamansari

Bandung Raya

Sabtu, 14 Desember 2019 | 18:07 WIB

191214181423-masuk.jpg

Pikiran-rakyat.com

KEPALA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan membenarkan PT Sartonia Agung sebagai pemenang tender proyek rumah deret Tamansari masuk dalam daftar hitam. 

Meski begitu, Dadang menyebut, hal itu tidak mengganggu kerjasama antara Pemkot Bandung dengan PT Sartonia Agung dalam pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari. Karena berdasarkan peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam, memungkinkan PT Sartonia Agung tetap bisa melanjutkan proyek.

"Dalam Pasal 6 ayat 2 peraturan itu, disebutkan penyedia yang masuk dalam daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain. Dengan catatan jika penandatanganan kontrak pengerjaan tersebut dilakukan sebelum adanya penerapan sanksi," ujar Dadang di Pendopo, Kota Bandung, yang dilansir dari lama prfmnews.com, Sabtu (14/12/2019).

Dadang menuturkan, merujuk pada aturan itu, PT Sartonia Agung tetap bisa melanjutkan pekerjaan proyek rumah deret Tamansari karena tanda tangan kontrak antara Pemkot Bandung dengan perusahan tersebut dilakukan pada Agustus 2017.

Sementara sanksi ia ketahui dijatuhkan LKPP pada Juli 2018. "Dia (PT Sartonia) dapat menyelesaikan pekerjaan lain. Dia masuk daftar hitamnya gara-gara pekerjaan yang mana. Kan bukan pekerjaan rumah deret Tamansari. Maka dapat selesaikan pekerjaan lain. Catatannya kontraknya ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Jadi enggak ada masalah," katanya.

Sebelumnya PT Sartonia Agung, pemenang tender proyek rumah deret Tamansari Kota Bandung, tercatat bermasalah. Perusahaan itu masuk dalam daftar hitam aktif yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan konstruksi yang berkantor di bilangan Gambir, Jakarta tersebut tersandung proyek pembangunan Politeknik Perikanan Kelautan (KP) Jembrana, Bali. Nilainya mencapai Rp 44,3 miliar pada 2017 lalu.

Pikiran-rakyat.com menelusuri daftar hitam yang termuat di inaproc, portal pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Daftar hitam ini terintegrasi dengan semua portal pengadaan di berbagai instansi dan pemerintah di setiap jenjang. Tidak terkecuali, portal Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung yang memuat paket lelang proyek rumah deret.

Sebagaimana termuat dalam portal inaproc, diketahui PT Sartonia Agung telah melanggar Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g. Bunyi lengkap pasal tersebut:

“Penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa.”

Sanksi daftar hitam, artinya pelarangan keterlibatan PT Sartonia Agung dalam seluruh lelang elektronik secara nasional, berlaku selama dua tahun, dari 31 Juli 2018 hingga 31 Juli 2020.

Pikiran-rakyat.com melacak rincian proyek yang gagal dituntaskan oleh PT Sartonia Agung dengan mengakses portal LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Paket lelang yang bermasalah adalah Pembangunan Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana, Bali dengan nilai pagu Rp 54,3 miliar.

Dimulai pada 20 Juni 2017, paket lelang ini menarik minat 89 perusahaan. Namun, hanya 10 perusahan memasukkan harga penawaran. PT Sartonia Agung, dengan nilai penawaran terendah yakni Rp 44,3 miliar, dinyatakan sebagai pemenang. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam siaran pers yang termuat di situs resmi mereka pada 3 April 2018, menyatakan, penghentian kontrak dilakukan per 28 Maret 2018.  

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA