Ansor Didirikan Untuk Menjadi Kader Bangsa dan Kader Agama

Bandung Raya

Sabtu, 14 Desember 2019 | 17:58 WIB

191214174113-ansor.jpg

Engkos Kosasih

WAKIL Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., mengajak para kader Ansor di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi agen penguatan empat pilar kebangsaan. Ansor didirikan untuk menjadikan kader bangsa dan kader agama. 

"Saya pikir selaras yang menjadi kegiatan konsen MPRI RI hari ini," kata Jazilul usai melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Pondok Pesantren Al Istiqomah Jalan Raya Pacet-Ciparay Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Sabtu (14/12/2019).

Pada kesempatan itu, turut dilaksanakan Konferensi Cabang V Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung. 

Didampingi Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., Jazilul mengatakan, pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan itu, terkait dengan berbagai isu yang mengemuka di publik, di antaranya dengan adanya tindakan kekerasan atau ada pihak yang memiliki pikiran keras terhadap negara.

"Tetapi saya dengan adanya hal itu belum mengatakan tindakan radikalisme," kata Jazilul.

Tindakan kekerasan itu, imbuh Jazilul, merupakan sebuah tindakan pikiran yang menjelekkan negara, menghina negara atau menghina sesama umat Islam karena merasa dirinya  paling benar. 

"Hal itu harus diantisipasi oleh MPR RI dan negara," katanya. Pada kesempatan itu, Jazilul turut menyikapi adanya pihak yang mengharapkan dan menyuarakan jabatan presiden tiga periode.

"Tentunya itu ide tak mempunyai basis argumentasi dan rasionalisme. Itu ide sambilalu," katanya. 

Jazilul menyarankan lebih baik dua kali atau dua periode kesempatan dalam jabatan presiden, karena dengan dua periode pun nantinya ada punish. 

"Saya pikir jabatan presiden tiga periode tak ada nilai ujian bagi para kader lainnya. Apalagi satu periode jabatan presiden lima tahun. Idealnya, jabatan presiden dua kali atau dua periode," ujarnya. 

Jazilul pun menyikapi tentang penghapusan Ujian Nasional (UN) melalui kebijakan Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim.  Menurutnya, Nadiem Makarim itu bukan tokoh pendidikan, melainkan sebagai Menteri Pendidikan RI. 

Untuk menghapus UN itu, imbuhnya, Menteri Pendidikan harus konsultasi dengan tokoh pendidikan karena pendidikan harus dihapal. Mengingat, masyarakat Indonesia itu perlu menghapal. 

"Enggak masuk di memori enggak jadi ilmu. Pendidikan itu harus dihapal dan dikaji," katanya. Ditegaskannya, jika UN dihilangkan, penilaiannya di mana?  "Dirubah cara penilaiannya, saya setuju. Tetapi parameternya apa? Apa yang mau dinilai? UN bukan dihapus," tuturnya. 

Menurut Jazilul, pada urutan pembelajaran tak mungkin menghapus UN sebagai tahap penilaian. "Nanti tak setandar. Yang penting apa yang akan dinilai. Kalau dirubah, apa yang akan dinilai, kalau anak tak dinilai angka ujiannya?" katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA