Massa Disabilitas Gelar Aksi Tolak Perubahan Status Panti jadi Balai

Bandung Raya

Rabu, 11 Desember 2019 | 17:47 WIB

191211175147-massa.jpg

Anthika Asmara

SEJUMLAH penyandang disabilitas melakukan aksi penolakan terkait perubahannya status panti menjadi balai, di Gedung Wyata Guna, Jalan Pajajaran, kota Bandung Rabu (11/12/2019). 

Massa aksi menilai perubahan status tersebut tidak berpihak pada difabel, yang selama ini memanfaatkan fasilitas negara tersebut. Dalam akasi tersebut selain membentangkan spanduk besar bertuliskan 'KEMBALIKAN FUNGSI WYATA GUNA MENJADI PANTI. Cabut Permensos Nomor 18 tahun 2018'.

Mereka juga melakukan aksi mundur.  Salah seorang peserta aksi, Aris mengatakan, aksi tersebut sudah sering dilakukan. Namun selama ini, belum ada solusi atau jawaban terkait tuntutan mereka.

"Kita sudah beberapa kali adain aksi, belum ada perubahan apa-apa. Di hari disabilitas, ada suara aspirasi untuk menjadi prioritas agar bisa terealisasi. Tuntutan kami ubah Wyata Guna menjadi panti bukan balai," kata Aris sela-sela aksi.

  Dengan perubahan status Wyata Guna, kata Aris, ada dampak yang terasa bagi teman-teman difabel yang selama ini menggunakan fasiltas Wyata Guna, untuk pelatihan yang biasa didapat. Terlebih dalam permensos pelatihan untuk difabel dibatasi hanya untuk enam bulan. 

"Nggak cuma waktunya saja hanya enam bulan, sedangkan tahunan, kalau dari SD sampai perguruan tinggi durasinya tahunan. Terus pendidikan keterampilan kaya pijat untuk sekarang bingung karena diluar banyak yang nggak nerima karena persoalan kualitas," kata Aris.

 Hal senada dikatakan oleh Dian Wardiana yang mengaku, dengan adanya batasan untuk pelatihan maka keterampilan peserta yang ada Wyata Guna tidak maksimal. 

"Sebetulnya bukan tidak terpenuhi tapi ada hak fasilitas yang dihilangkan kalau layanan panti ada pijat massage dan siatsu minimal 2 tahun, dipotong masa pendidikan jadi 6 bulan sementara yang dua tahun aja belum tentu jadi apa-apa ketika keluar," tuturnya.

Sementara itu Kasubbag Tata Usaha Wyata Guna, Gunawan mengatakan, dibatasinya waktu pelatihan ini lantaran masih ada penyandang disabilitas lain yang membutuhkan pelatihan. Bahkan, kata dia, selain Jabar, ada sembilan provinsi lain yang tengah antre untuk mendapat pelayanan pelatihan.

"Kalau tinggal di panti pantes tidak bertahun-tahun? Sedangkan ini berbatas waktu, jadi giliran. Ini ada 10 provinsi, gantian mereka daftar tunggu," kata Gunawan.

Sementara itu Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Wyata Guna Hisyam Cholil menambahkan pihaknya menjalankan tugas untuk rehabilitasi sosial di bawah Kemensos bukan bidang pendidikan.

Menurutnya, ada sektor lain yang bisa menangani persoalan pendidikan. Tugas rehabilitasi sosial bukan pendidikan. Karena Kemensos adalah tugasnya rehab sosial, untuk kewenangan dibagi ada Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat. Pendidikan adalah leading sektor kementerian pendidikan atau dinas pendidikan. 

"Kalau kami Kementerian Sosial yang menjalani tugas rehab sosial, sehingga rehab sosial kan berbatas waktu, kami dibebankan 10 provinsi. Artinya tidak hanya Jabar," kata dia.

Hisyam menyadari terbitnya Permensos itu masih menjadi polemik. Namun dia menyebut saat ini Permensos itu masih dalam tahap peralihan.Salah satunya, lanjut Hisyam, Wyata Guna masih mempersilakan anak-anak SD, SMP dan SMA menetap di Wyata Guna.

"Ini masa transisi kami masih memberikan kebijakan-kebijakan lanjutan pengasramaan untuk usia SD, SMP dan SMA. Silakan cek yang dulunya penerima pelayanan kami yang sekolah di SLB apakah dikeluarkan? Dulu awal graduasi ada resistensi, kami mencari mssukan para pihak termasuk senior mereka bahwa memang alangkah baiknya yang wajib belajar diberikan layanan sementara hingga menyesiakan sekolah, itu kita terima. Tapi yang perguruan tinggi, kami mohon maaf fungsi bukan pendidikan," tutur dia.

Seperti diketahui, Kemensos mengeluarkan Permensos Nomor 18 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Melalui Permen tersebut nomenklatur Wyata Guna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai. Perubahan itu berdampak terhadap pelayanan penghuni asrama yang selama ini menghuni Wyata Guna. Puluhan penyandang disabilitas netra bahkan telah diminta meninggalkan Wyata Guna sejak 21 Juli 2019 lalu.

Polemik itu ternyata tidak hanya memberi dampak negatif terhadap penghuni balai. Tapi juga terhadap SLBN A Kota Bandung yang berada dalam satu kawasan kompleks dengan Balai Wyata Guna yang terancam tergusur.

Apalagi surat permohonan hibah tanah dan bangunan untuk SLBN A Kota Bandung yang diajukan Gubernur Jabar ditolak oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang. Dalam surat balasannya, Agus justru meminta agar Pemprov Jabar segera mencari lokasi pengganti dan memindahkan SLBN A Kota Bandung.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA