Tanpa Anggaran, Program Perlindungan Anak Dipastikan Tak Terganggu

Bandung Raya

Rabu, 11 Desember 2019 | 17:41 WIB

191211174023-tanpa.jpg

dok

ilustrasi

DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung memastikan program perlindungan anak tidak terganggu. Hal itu disampaikan terkait tak adanya anggaran bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung untuk 2020 mendatang.

Kepala DP3APM Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, tidak adanya anggaran untuk KPAID Kota Bandung pada APBD 2020, karena persoalan administrasi yang belum terpenuhi.

"Maka kami menyerahkan kepada pengurus KPAID Kota Bandung untuk menuntaskan persoalan tersebut. Serta kami mendorong agar KPAID bisa tertib administrasi kedepannya," tutur Tatang di Kantor DP3APM Kota Bandung, Jln. Seram, Kota Bandung, Rabu (11/12/2019).

Walau adanya kendala tersebut, ia menegaskan program terkait perlindungan anak di Kota Bandung tidak akan terganggu. Terlebih pihaknya akan bersinergi dengan seluruh unsur KPAID, untuk berkomitmen melaksanakan program maupun kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak di Kota Bandung.

"Untuk kegiatan-kegiatan terkait perlindungan anak akan kita sinergikan. Selain dengan dinas, juga pihak swasta. Karena perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik lintas sektoral maupun lintas dinas," terangnya.

Tatang berharap, persoalan administrasi yang dialami KPAID bisa segera tuntas. Mengingat KPAID merupakan mitra strategis dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Bandung.

"Semoga kedepannya, KPAID Kota Bandung kinerjanya makin lebih baik. Karena KPAID merupakan mitra yang sangat diandalkan dalam pemenuhan hak-hak anak," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, dengan tidak dianggarkannya KPAID Kota Bandung pada APBD 2020, maka terkait perlindungan anak dinilai akan mengalami kendala.

"Jadi kalau APBD tidak lagi membiayai kegiatan KPAID, bagaimana mereka akan beroperasional," ucapnya.

Menurutnya ketika operasional KPAID Kota Bandung terhenti, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan, semestinya dialihkan ke DP3APM Kota Bandung.

Akan tetapi, pihaknya berharap KPAID Kota Bandung tetap harus berjalan, baik dengan atau tanpa anggaran dari pemerintah.

"Saya percaya lembaga seperti KPAID mampu bekerja dengan baik dan fokus, meskipun tanpa adanya bantuan anggaran dari pemerintah daerah," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA