Ini Alasan Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia Berjalan Lamban

Bandung Raya

Selasa, 10 Desember 2019 | 18:17 WIB

191210181745-ini-a.jpg

dok

Mahfud MD

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap berbagai alasan penyelesaian kasus HAM di Indonesia masih berjalan lamban. Menurut Mahfud, lambatnya penyelesaian kasus hukum HAM disebabkan negara yang sudah demokratis.

Mahfud mencontohkan, ketika ada suatu kasus dugaan pelanggaran HAM, pemerintah tidak bisa langsung memutuskan secara cepat. Semuanya harus melalui diskusi antar lembaga. Dalam perdebatan yang berjalan, berbagai pihak memiliki perbedaan pandangan.

"Mekanisme yang berjalan ini adalah bagian dari sistem demokrasi. Sebuah keputusan tidak bisa dilakukan tanpa berbagai pertimbangan karena dikhawatirkan bersifat otoriter," kata Mahfud, saat memberikan paparan dalam peringatan Hari HAM Sedunia, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

Mahfud tidak menampik bahwa pelanggaran HAM masih terjadi saat ini. Bedanya, kasus yang ada tidak sistematis seperti yang terjadi pada masa lalu saat era orde baru. Saat ini, jenis kasus yang terjadi kerap melibatkan konflik horisontal.

Namun, ia menegaskan komitmen penuntasan masalah HAM tidak dibiarkan. Sembari mengungkap berbagai kasus, pemerintah fokus pada pemenuhan HAM kepada masyarakat di sektor yang lebih luas, yakni ekonomi, sosial, dan budaya.

Contoh di sektor pendidikan, pemerintah mempermudah akses pendidikan kepada anak dari Papua ke berbagai jenjang hingga mahasiswa. Untuk itu, masyarakat diminta tetap menjaga optimisme kepada pemerintah mengenai isu ini.

"Penegakan HAM jangan hanya dilihat penegakan hukum semata. Sudah banyak perkembangan HAM di Indonesia, pengembangan demokrasi, kebebasan pers, kemandirian parpol, penguatan DPR, dan meluasnya kekuatan masyarakat sipil," ujar Mahfud.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap peringatan Hari HAM menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam menuntaskan dan mememnuhi hak asasi penduduknya.

"Saya doakan komitmen daerah mengakar ke peradaban indoensia menjadi percontohan bangsa yang menghargai HAM," tuturnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA