Masih Ada KKN dalam Pemberian Layanan Umum di Jabar

Bandung Raya

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:53 WIB

191210164942-masih.jpg

Irwina Istiqomah

Suasana acara Catatan Akhir Tahun Pelayanan Publik 2018 di Jabar oleh Ombudsman Jabar di El Royale Bandung, Selasa (10/12/2019).

SELAMA tahun 2019, Ombudsman Jabar telah menerima 189 laporan dari masyarakat yang berisi keluhan atas mutu pelayanan umum. Sayangnya, pemberian layanan umum pada setiap level penyelenggara negara dan pemerintah masih diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) seperti pada pengurusan sertifikat tanah maupun pembuatan e-KTP.

Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan, modusnya bisa beraneka ragam. Namun yang paling menonjol adalah menunda-nunda pemberian layanan yang berujung pada penawaran harga pelayanan.

"Reformasi birokrasi pemerintahan pada dasarnya dapat dimulai dengan cara memperbaiki prosedur dan mekanisme pemberian layanan umum kepada masyarakat, termasuk juga proses pengawasannya. Fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik inilah yang menjadi salah satu peran penting kami," tuturnya di El Royale Bandung, Selasa (10/12/2019).

Ia melanjutkan, disrupsi yang terjadi secara global telah memberikan implikasi terhadap sistem layanan publik dan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ombudsman melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Berdasarakan data yang tercatat sampai dengan November 2019, laporan masyarakat yang diterima mengalami peningkatan sebesar 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, laporan masyarakat berkenaan dengan dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Maladministrasi tersebut dengan kategori instansi terlapor yang menduduki jajaran teratas yakni pemerintah kabupaten/kota (78 laporan atau 41 persen), kepolisian (18 laporan atau 9,5 persen), BUMN dan BUMD (15 laporan atau 8 persen), Badan Pertanahan Nasional (14 laporan atau 7,4 persen), pemerintah provinsi (14 laporan atau 7,4 persen).

Berdasarkan laporan yang disampaikan terhadap pemerintah kabupaten/kota, jumlah laporan terbanyak masih dipegang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sebesar 50 persen atau 39 laporan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Bandung (10 laporan atau 13 persen), Pemerintah Kabupaten Subang (5 laporan atau 6 persen), Pemerintah Kabupaten Karawang (5 laporan atau 6 persen), dan masing masing diisi oleh Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan persentase sama sejumlah 5 persen atau 3 laporan.

Sedangkan untuk sisanya sebesar 21 persen atau 16 laporan diisi oleh pemerintah kabupaten/kota lain yang secara persentase kurang dari 5 persen. Menurut substansinya, laporan yang masuk mayoritas lima terbesar masih didominasi kasus pendidikan dengan persentase sebesar 18 persen atau 34 laporan.

Disusul kasus agraria/pertanahan dengan persentase 13 persen atau 25 Laporan, kepegawaian (10 persen atau 19 laporan), kepolisian (9,5 persen atau 18 laporan), dan administrasi kependudukan (8 persen atau 15 laporan).

Ombudsman Jabar pun telah mengeluarkan 35 Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Reguler sebanyak 30 atau 85 persen laporan dengan kesimpulan tidak terbukti maladministasi. Sebanyak 5 atau 15 persen laporan terbukti maladministrasi tanpa tindakan korektif karena terlapor telah memberikan pelayanan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, pada tahapan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dari jumlah 42 LAHP RCO, sebanyak 28 atau 67 persen laporan menyimpulkan tidak terbukti maladministasi dan 14 atau 33 persen laporan terbukti maladministrasi tanpa tindakan korektif karena terlapor telah memberikan pelayanan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kenaikan tingkat laporan di Ombudsman Jabar berbanding lurus dengan tingkat konsultasi masyarakat atas penyelenggaraan layanan publik yang mencapai 998 konsultasi laporan pada tahun 2019. Kemungkinan jumlah ini masih akan bertambah sampai dengan akhir tahun," tuturnya.

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman ini menjadi alarm awal bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang berkeadilan, accesseable, humanis, inklusif, dan berkualitas bukan menjadi pilihan, melainkan justru kewajiban penyelenggara kepada publik.

Selain itu, meningkatnya tingkat pengaduan masyarakat menunjukan bahwa tuntutan masyarakat semakin meningkat. Ombudsman sebagai mitra strategis memberikan beberapa catatan atas tren pengaduan yang dilaporkan meningkat pada tahun 2019 berkaitan dengan subtansi ketenagakerjaan, perizinan dan infrastruktur/pasar.

"Ketiga substansi ini banyak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketidakpatuhan penyelenggara terhadap saran tindakan korektif atas hasil Laporan Akhir Pemeriksaan Ombudsman menjadi perhatian khusus," ujarnya.

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik oleh pemerintah daerah di Jabar, pihaknya mendorong kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pemenuhan standar layanan publik, membentuk unit pengaduan, dan manajemen pengelelolaan pengaduan oleh di unit layanan publik.

"Pencanangan komitmen merupakan bentuk pengikatan kepada pemerintah daerah untuk mengedepankan layanan publik kepada masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat," katanya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA