Tekan Angka PMKS, Kota Bandung Optimalkan Rumah Singgah

Bandung Raya

Selasa, 10 Desember 2019 | 16:06 WIB

191210160503-tekan.jpg

kodim0618.blogspot.com

Petugas mendata sejumlah PMKS yang terjaring razia, beberapa waktu yang lalu.

DINAS Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung terus mengoptimalkan Rumah Singgah dalam menekan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK). Pasalnya, setiap harinya selalu ditemukan kasus PMKS di jalanan Kota Bandung.

"Jadi yang paling sering kita temukan adalah kasus gelandangan dan pengemis, karena Kota Bandung dijadikan gula-gula dalam mencari nafkah bagi mereka," ungkap Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono saat dihubungi via telepon selulernya, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, salah satu kasus anak terlantar yang ditangani Rumah Singgah yaitu terkait kondisi si anak. Mereka kemudian dibekali dengan keahlian, agar kembali dapat bermasyarakat dengan wajar.

Penanganan terhadap anak telantar, ujar Tono, dilakukan dengan cara pendekatan adaptasi. Hal itu untuk menggali informasi terkait nama dan asal usulnya.

Setelah tergali informasinya, maka UPT Rumah Singgah melakukan koordinasi untuk mengembalikan anak telantar tersebut kepada pihak kelaurga. "Kami sudah punya alur dalam penanganan di Rumah Singgah," ujarnya.

Tono menjelaskan alur penanganan tersebut, dengan melakukan penanganan pemulihan dan pembekalan kasus PMKS. Pihak Dinsosnangkis sebelumnya akan merujuk korban ke Rumah Singgah, supaya ada tindakan lebih lanjut tergantung seperti apa jenis kasus PMKS nya.

Setelah alur dan prosedur itu dilakukan, biasanya PMKS yang ditangani di Rumah Singgah bisa terkoreksi data dirinya, sehingga dapat dikembalikan kepada pihak keluarga.

Diakuinya, 30 persen dari PMKS merupakan warga Kota Bandung. Jumlah ini diketahui berdasarkan data hasil penjaringan tim Dinsosnangkis dan Satpol PP Kota Bandung.

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki pihaknya, tercatat sebanyak 170 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti gelandangan, pengemis, pengamen, hingga anak jalanan yang terjaring operasi.

"30 persennya berasal dari Kota Bandung, sementara sisanya berasal dari luar kota atau masih wilayah Jawa Barat," katanya.

Meskipun jumlahnya sedikit, Tono menyebut keberadaan PMKS menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Termasuk menimbulkan kekumuhan bagi Kota Bandung. Terlebih Kota Bandung ini dikenal sebagai daerah tujuan wisata.

Walau demikian, Dinsosnangkis tak sekedar melakukan penjaringan terhadap PMKS. Pihaknya juga melakukan assessment kepada mereka berdasarkan penyakit sosial yang disandang.

"Misalkan masih ada anak jalanan yang 'ngelem', kam lakukan pembinaan dan berikan edukasi terkait bahayanya hal tersebut," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA