Meminimalkan Perilaku Koruptif, Hukum Harus Berikan Efek Jera

Bandung Raya

Selasa, 10 Desember 2019 | 11:02 WIB

191210110304-memin.jpg

ist

Diskusi bertemakan "Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan", di Universitas Sangga Buana, Bandung, Senin (9/12/2019).

SUDAH bukan hal yang aneh jika praktik korupsi sangat berkaitan dengan kekuasan. Seperti halnya sempalan dalil Lord Acton, 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'. Hal itu makin parah dengan sifat manusia yang cenderung rakus.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi mengatakan, korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Hal itu, ujarnya, diperkuat oleh data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut aparatur sipil negara (ASN), legislator, dan kepala daerah menempati peringkat tiga besar sebagai pihak yang melakukan korupsi.

"Korupsi sifatnya lebih mengarah ke kekuasaan. Ini dari hulu sampai hilir," katanya.

Muradi menyampaikan hal tersebut dalam diskusi bertemakan "Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan", di Universitas Sangga Buana, Bandung, Senin (9/12/2019). Acara tersebut digelar Kelompok Kerja Wartawan Gedung Sate dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia 2019.

Lebih lanjut Muradi menyatakan, kekuasaan yang memberi segala kenyamanan bagi pemiliknya cenderung menimbulkan perilaku koruptif. Ia pun yakin, selama kekuasaan itu membuat nyaman, maka korupsi akan terus ada. Bahkan pola korupsi yang dilakukan semakin canggih seiring perkembangan zaman.

Terkait posisi tiga besar pelaku korupsi yang diduduki ASN, legislator, dan kepala daerah, Muradi menilai wajar. Pasalnya, biaya politik di dalam negeri sangat mahal. "Problem politisi dia butuh untuk pemenangan (pemilu). Tahun ketiga, tahun keempat (jabatan) sudah sibuk untuk penyiapan periode berikutnya," tuturnya.

Oleh karena itu, Muradi menilai perlu upaya keras dan serius untuk menghilangkan korupsi. Terutama dengan memperbaiki sistem, baik dalam pemerintahan maupun penjaringan politik.

"Sistem yang diperbaiki. (Contohnya) dengan modernitas, seperti sistem di-online-kan. Mungkin tidak semua berhasil, tapi ini berjalan," ujarnya.

Hal yang tak kalah pentingnya, lanjut Muradi, yaitu perlu adanya keberanian dari aparat penegak hukum atau pemegang kebijakan. Ini penting untuk memberikan efek jera sehingga bisa meminimalisasi perilaku koruptif.

"Langkah Menteri BUMN yang mengurangi pola-pola di BUMN itu bagian dari represivitas. Kalau (pejabat BUMN) salah, ganti saja," tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dedi Kurniawan menilai, perilaku korupsi sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, kondisi lingkungan yang rusak juga diakibatkan oleh tindakan tidak terpuji itu.

"Kerusakan lingkungan ada indikasi kuat akibat korupsi. Sebagai contoh yaitu alih fungsi lahan hijau banyak yang dimanipulasi," katanya.

Integritas lemah

Dedi mengatakan, pendapatan negara dari alih fungsi kawasan hijau juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk mengganti lahan hijau di tempat yang baru. Sayangnya, hal itu tak dilakukan sehingga jumlah lahan hijau terus berkurang.

"Seperti KCIC (kereta cepat Jakarta-Bandung) yang memangkas perkebunan dan lahan hutan lindung. Lalu luasan lahan penggantinya enggak jelas. Di mana lahan pengganti hutan tersebut?" tanyanya.

Perilaku koruptif lainnya yang merusak lingkungan, tambah Dedi, juga terlihat di Kawasan Bandung Utara (KBU). Itu terjadi akibat tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan. Kondisi ini berdampak terhadap tidak terpolanya pembangunan sehingga tidak berwawasan lingkungan.

"Seperti (pemerintah) provinsi (Jabar) tidak tegas dalam memberi rekomendasi izin di KBU. Pemerintah terus mengizinkan beroperasinya tambang galian C meski merusak lingkungan dan tidak memberi pendapatan yang besar. Padahal
APBD Jawa Barat ini 90 persennya dari pajak kendaraan bermotor. Lalu kenapa terus mengizinkan galian C?" katanya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Jabar, Sugianto Nanggolah menyatakan, korupsi terjadi akibat lemahnya integritas para pihak terkait. Padahal, regulasi yang dimiliki negara Indonesia saat ini sudah bagus.

"Aturan tidak ada yang jelek, tapi yang menjalankan aturan yang jelek. Kita punya perda, undang-undang. Tapi bagaimana, baik enggak menjalankannya? Kalau baik, selesai semuanya," tuturnya.

Sugianto secara tegas menyoroti kemampuan pemerintah dalam menjalankan aturan. Bahkan, dia menyebut korupsi tetap terjadi karena tidak ada satu pun regulasi yang dijalankan dengan baik.

"Kemampuan pemerintah dalam menjalankan undang-undang itulah yang jadi persoalan. Sehingga ada korupsi. Kita punya aturan, undang-undang, tapi semua dilanggar. Padahal kalau regulasi dijalankan, tidak akan masalah," pungkasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA