KPAID Tak Punya Anggaran, Perlindungan Anak di Kota Bandung Dikhawatirkan Mengalami Kendala

Bandung Raya

Senin, 9 Desember 2019 | 18:23 WIB

191209182231-kpaid.jpg

breaking news

ilustrasi

PERSOALAN perlindungan anak di Kota Bandung untuk 2020, dikhawatirkan akan mengalami kendala. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung, tidak diberikan anggaran pada APBD 2020.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menilai dengan kondisi KPAID Kota Bandung tersebut dalam dilema.

"Jadi kalau APBD tidak lagi membiayai kegiatan KPAID, bagaimana mereka akan beroperasional," ungkapnya di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Sukabumi, Kota Bandung, Senin (9/12/2019).

Menurutnya ketika operasional KPAID Kota Bandung terhenti, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan, semestinya dialihkan ke DP3APM Kota Bandung.

Akan tetapi, ia menegaskan, KPAID Kota Bandung tetap harus berjalan. Baik dengan atau tanpa anggaran dari pemerintah.

"Saya percaya lembaga seperti KPAID mampu bekerja dengan baik dan fokus, meskipun tanpa adanya bantuan anggaran dari pemerintah daerah," ujarnya.

Melihat hal tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan DP3APM Kota Bandung. Akan tetapi, untuk pelayanan terhadap pemberdayaan anak dan perempuan tetap harus berjalan.

"Kami akan melakukan evaluasi karena adanya keputusan Pemkot Bandung, tentang penolakan pemberian anggaran terhadap KPAID," tuturnya.

Politisi NasDem tersebut menjelaskan, tidak dianggarkannya kegiatan KPAID dalam APBD Kota Bandung tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dimana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak merupakan salah satu tugas dari KPAI.

"Karena persoalan anak dan perempuan tidak bisa hanya ditangani pemerintah. Tapi harus oleh lembaga independen seperti KPAID," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA