Pemerintah Harus Melakukan Mitigasi Ancaman Banjir Bandang di KBU

Bandung Raya

Senin, 9 Desember 2019 | 16:17 WIB

191209160950-pemer.jpg

KETUA Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Daerah Aliran Sungai Citarum (DAS) Wahyudin Iwank turut menyikapi kerusakan lingkungan di kawasan Bandung Utara (KBU), yang meliputi kawasan Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.

"Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sudah harus benar-benar mengimplentasikan upaya untuk memitigasi ancaman-ancaman bencana banjir bandang dan longsor di beberapa kawasan KBU," kata Iwank kepada galamedianews.com, Senin (9/12/2019).

Iwank juga mengingatkan kejadian-kejadian banjir bandang sebelumnya, dampak dari kerusakan KBU mengakibatkan banjir bandang di beberapa daerah.

"Salah satunya di kawasan Pasteur, Margaasih, Astana Anyar dan tahun lalu di kawasan Ujungberung dan beberapa titik lainnya," jelasnya.

Memasuki bulan Desember tahun ini, imbuh Iwank, intesitas hujan tidak bisa diprediksi, bisa ringan, sedang dan tinggi. "Hal itu akan menyulitkan masyarakat untuk melihat situasi ancaman jika terjadi bencana banjir bandang," katanya.

Diungkapkan Iwank, sisi lain menjamurnya ijin-ijin pembangunan di KBU semakin kesini semakin tidak terhindarkan. Menurutnya, beberapa tahun lalu, PSDK dan Walhi meminta pemerintah untuk melakukan moratorium ijin-ijin yang mengalih fungsikan lahan di KBU dari daerah resapan air menjadi kawasan rumah-rumah beton. 

"Namun tuntutan tersebut hingga saat ini tidak juga mendapat respon yang baik dari Pemkot Bandung dan Kabupaten Bandung. Malah yang terjadi ijin-ijin mendirikan bangunan terus bertambah," cetusnya.

Ia pun turut mempertanyakan sejauh mana pemerintah memiliki upaya mitigasi dengan kemampuan dan support sumber daya manusia (SDM) yang ada di beberapa dinas.

Salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) an Dinas Sosial (Dinsos) dalam upaya apa yang direncanakan untuk memitigasi bencana banjir dan longsor di musim hujan. Kemudian langkah apa untuk memberikan pengetuhan bagi masyarakat yang berada di beberapa daerah rawan banjir dan longsor.

"Selain itu seharusnya pemerintah juga mulai memiliki data tanggul irigasi yang kondisinya sudah rusak dan diduga akan jebol jika air melebihi kapasitas bendungan. Hal ini penting karena beberapa kejadian misalnya di Ujungberung dan daerah kamasan salah satu terjadinya banjir bandang disebabkan jebolnya tanggul irigasi," tuturnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ligkungan itu, kata Iwank, masyarakat di daerah KBU yang akan terdampak ancaman dari kerusakan KBU harus mulai menyadari dan sigap bahwa setiap saat bisa terjadi bencana banjir.

"Masyarakat Bandung Raya harus mulai waspada dan siaga menghadapi musim hujan yang intensitasnya akan terus meningkat dan ekstrim," katanya.  Ia juga berharap Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung harus segera memberikan data dan informasi ke masyarakat yang berada di daerah rawan banjir bandang dan longsor. 

"Pemerintah harus segera memberikan informasi upaya-upaya mitigasi kepada masyarakat Bandung Raya. Evaluasi terus ijin-ijin yang tidak sesuai kaidah Perda KBU," pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA