Kaidah Konservasi Berbasis Kesejahteraan Minimalisir Ancaman Banjir Bandang

Bandung Raya

Sabtu, 7 Desember 2019 | 11:36 WIB

191207112024-kaida.jpg

BENCANA banjir bandang yang terjadi di Jalan Kertasari kawasan Blok Pasir Munding Kampung Dangdang Cirawa Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung menjadi fokus perhatian jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Sabtu (7/12/2019).

Bencana banjir bandang disertai endapan lumpur itu terjadi pada Jumat (6/12/2019) sore, menyusul turun hujan deras di kawasan tersebut. Banjir bandang tersebut membawa material lumpur yang berasal dari erosi tanah di kawasan pertanian sayur mayur yang diduga tak memperhatikan kaidah konservasi berbasis kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ir. H. A. Tisna Umaran M.P., langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk melihat langsung lahan pertanian sayur mayur sebagai pemicu bencana banjir bandang menyusul turun hujan deras.

"Kami berharap kepada para petani penggarap lahan di kawasan Pasir Munding Desa Cibeureum untuk memerhatikan kaidah konservasi berbasis kesejahteraan dalam menggarap lahan pertanian," kata Tisna saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Kertasari, Sabtu pagi.

Tisna mengatakan, pengelolaan lahan pertanian dengan kaidah konservasi berbasis kesejahteraan masyarakat itu, sejalan dengan program pemerintah pusat dalam penanganan kerusakan lingkungan di hulu Sungai Citarum yang meliputi Kecamatan Kertasari.

Menurutnya, penanganan kerusakan lingkungan di hulu Sungai Citarum itu melibatkan jajaran TNI dari Satgas Citarum Harum dan Polri. Dalam pola penanganan lingkungan itu turut melibatkan jajaran Pemkab Bandung, Provinsi Jabar dan sejumlah kementerian yang fokus pada persoalan lingkungan di Kertasari. Yaitu melalui gerakan penanaman pohon di hulu Sungai Citarum.

"Saat ini terus digalakan penanaman kopi dan tanaman keras lainnya di wilayah Kertasari. Tanaman kopi yang sudah ditanam dan belum tumbuh besar, para petani bisa memanfaatkan lahan pertanian tersebut dengan pola tumpang sari. Supaya kebutuhan ekonomi masyarakat pun masih bisa terpenuhi," papar Tisna.

Ia mengatakan, para petani penggarap lahan di Kertasari itu tak bisa begitu saja dilarang melakukan penanaman sayur mayur. Pasalnya, kebutuhan ekonomi mereka harus tetap terpenuhi.

Meski demikian, para petani tersebut diarahkan dalam pola penanaman dengan menerapkan kaidah konservasi berbasis kesejahteraan. Supaya pola pertaniannya ramah lingkungan, seiring dengan gerakan penghijauan di kawasan lahan kritis tersebut.

"Kita juga berharap kepada para petani maupun bandar sayuran yang sekaligus sebagai penggarap lahan untuk memerhatikan pola tanaman sayur mayur dengan sistem terasering. Artinya ada bagian lahan yang ditanami rumput untuk menahan aliran air disaat turun hujan deras," katanya.

Ia pun berharap kepada para penggarap lahan yang membandel dan mengabaikan kaidah konservasi dalam menggarap lahan, untuk diberikan sanksi teguran atau peringatan.

"Jika perlu petani yang membandel dan tidak memerhatikan pola tanam yang ramah kingkungan untuk ditangkap oleh polisi. Soalnya, pengolahan lahan pertanian yang tak ramah lingkungan merugikan masyarakat luas, di antaranya terjadi banjir bandang tersebut," pungkasnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA