Reses Siti Muntamah, Warga Keluhkan Kelemahan Birokrasi

Bandung Raya

Jumat, 6 Desember 2019 | 18:41 WIB

191206184355-reses.jpg

ANGGOTA DPRD Provinsj Jawa Barat, Siti Muntamah menerima keluhan sulitnya birokrasi dari warga Cicendo Kota Bandung, saat dirinya melaksanakan reses di Grand Harmoni, Kota Bandung Jumat (6/12/2019).

Warga Cicendo, Hikmah mengeluhkan kesulitan birokrasi karena susahnya dalam mengurus akte kelahiran keponakkannya, yang dititipkan kepadanya sejak kecil.

"Saya dititipi anak-anak keponakan, pada saat saya mau bikin akte itu susah, sudah ke dinas kesana kemari belum bisa. Sebenarnya kemana saya harus bikin akte," kata dia.

Selain itu, banyak warga yang mengeluhkan terkait pembuatan sertifikat tanah. Salah seorang warga mengaku mengajukan pembuatan sertifikat dari tahun 2006 hingga sekarang tidak kunjung tuntas.

"Saya menang sengketa tanah bu, nah sekarang mau diurus sertifikat untuk tanahnya, tetapi sulit sekali bu. Ada yang aspal (asli palsu) tapi harganya mahal, tolonglah bu ini saya harus kemana," katanya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Siti mengatakan, Kota Bandung sudah memiliki program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

"GISA ini nantinya untuk pemetaan agar bisa mendapatkan pembuatan akte kelahiran maupun bentuk administrasi lainnya secara gratis," katanya.

Siti Muntamah juga menambahkan, kehadiran camat dan lurah setempat serta anggota DPRD Kota Bandung pada reses ini, membuatnya bisa dengan mudah langsung menyampaikan persoalan aspirasi yang diberikan masyarakat.

"Alhamdulillah ya pak camat dan bu lurah langsung ada di tempat, jadi saya dan pak Khairullah yang merancang, pak camat dan bu lurah yang langsung memperoses aspirasi masyarakat," ucapnya.

Selain persoalan adminitrasi, beberapa permasalahan lainnya juga disampaikan, terkait dengan kenaikan iuran BPJS yang mahal serta sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang belum merata, serta biaya sekolah yang masih mahal.

"Terkait BPJS pemerintah untuk menanggulangi iuran hutang BPJS dan sudah membuat pengajuan peraturan daerah untuk menggratiskan iuran bulanan SMA-SMK negeri di tahun 2020," ucapnya.

Diketahui peserta reses ketiga Siti dari Majelis Taklim Al Ukhwah, Sukaraja bersama dengan jajaran Lurah Cicendo Evi Noviyanti, Camat Cicendo Bira Gumbira, dan didampingi Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Khairullah.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA