Satpol PP: Kawasan Jalan Martadinata Harus Bebas dari Reklame

Bandung Raya

Rabu, 4 Desember 2019 | 19:28 WIB

191204192235-satpo.jpeg

Yeni Siti Apriani

Kabid Trantribum Satpol PP Kota Bandung Taspen Effendi (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan terkait reklame di Kota Bandung, Rabu (4/12/2019).

SATPOL PP Kota Bandung memprogramkan kawasan Riau atau Jalan L.L.R.E Martadinata bebas reklame liar pada akhir tahun ini. Meski begitu, ruas jalan lain pun tetap menjadi target penertiban. Sepanjang Januari hingga Desember ini, sebanyak 1.107 reklame liar ditertibkan Satpol PP Kota Bandung.

"Untuk program 2019 ada satu kali lagi penertiban reklame. Akhir tahun ini, kami akan mengclearkan Jalan Riau bersih dari reklame (liar, red) karena kawasan itu masuk zona tematik kota tua," ungkap Kepala Satpol PP Kota Bandung Radian Setiadi, melalui Kabid Trantribum Satpol PP Kota Bandung Taspen Effendi, di Jalan Dalem Kaum, Rabu (4/12/2019).

Berdasarkan Perwal 005 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelangaraan Reklame, ungkap Taspen, kawasan Riau atau Martadinata
merupakan zona tematik. Sehingga reklame di sana pun dibatasi jumlahnya. Untuk jenis bando hanya diperbolehkan satu unit.

"Itu (bando, red) sudah ada yang terpasang, memiliki izin dan sudah bayar pajak di deket Riau Junction. Selain di titik itu, enggak boleh karena hanya satu bando saja yang diperbolehkan berdiri di kawasan Riau sesuai aturannya," ungkap Taspen.

Pada Senin (2/12/2019) malam hingga Selasa (3/12/2019) dini hari, pihanya pun menertibakan bando di kawasan Riau yang berada diantara Jalan Banda dan Jalan Halmahera. Reklame itu tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak.

"Selain itu ada juga billboard depan Hotel Crown dan neonbox di Pasirkoja yang kami tertibkan kemarin malam," tandasnya.

Dikatakannya, Satpol PP tidak akan putus asa dalam menertibkan reklame yang konon dikatakan sangat karut marut. Terbukti, sepanjang tahun ini dari Januari sampai Desember sebanyak 1.107 rekklame ilegal ditertibkan, di mana 43 di antaranya merupakan reklame yang sifatnya permanen seperti bando, bilboard dan neonbox.

"Reklame ini langsung kita potong dan ada pula yang disegel. Untuk yang disegel volumenya sedikit, lebih banyak dipotong. Kenapa dipotong? Karena belum punya izin dan belum bayar pajak. Kalau punya izin, tapi tidak bayar pajak, kita segel," ungkapnya.

Terkait anggaran untuk penertiban reklame, Taspen mengaku, pihaknya tidak khawatir karena sudah dialokasikan. Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta sekali penertiban untuk sewa alat berat dan tenaga ahli.

"Seharusnya yang namanya pengusaha, kalau punya reklame melanggar harus bongkar sendiri. Tapi dalam hal ini Pemkot Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung apabila ada laporan dari masyarakat soal reklame ilegal, kemudian kita klarifikasi ke Distaru, DPMPTSP, dan BPPD, apabila semua izin dan pajak enggak dipenuhi kita tertibkan," tegasnya.

Selain reklame permanen, ada pula reklmae insidentil seperti baligo, spanduk, dan benner yang ditertibkan. Jumlahnya, kata Taspen, sebanyak 1.064 reklame dalam 95 kali penertiban.

"Kalau penertiban reklame insidentil kita laksanakan pagi, siang dan malam. Kalau reklame permanen kita lakukan malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas, dan juga menjaga keamanan untuk hindari orang lewat," terangnya.

Penertiban, lanjutnya, akan terus dilakukan termasuk pada tahun 2020. Namun untuk tahun 2020, program penertiban akan diarahkan kepada jalan-jalan yang telah ditetapkan zonanya dalam Perwal.

"Penertibannya enggak sistem acak tapi per zona, misalnya Wastukancana dulu, terus Tamansari terus jalan lainnya. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan kalau ada laporan masyarakat di zona lain, tetap kami tindaklanjuti," ungkapnya.

Taspen pun mengimbau pada seluruh pengusaha reklame di Kota Bandung maupun di luar kota yang pasang reklame di Kota Bandung harus penuhi perizinan dari kewilayahan terlebih dahulu, sebelum urus izin selanjutnya ke tingkat kota. Selain itu, jangan sekali-kali pengusaha membangun reklame sebelum izin keluar.

"Kalau tidak maka akan berhadapan dengan Satpol PP. Kami harap para pengusaha taat aturan, penuhi izin dan juga bayar pajak," harapnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA