Soal Penolakan Waterboom, Suhendi Pertanyakan Gubernur Menjalankan RPJMD

Bandung Raya

Rabu, 4 Desember 2019 | 08:52 WIB

191204090831-soal-.jpg

Kiki Kurnia

SALAH seorang pengamat musik dan seni tradisi, Dr. Suhendi Afryanto, S.Kar., MM ikut mengomentari rencana Guberrnur Jabar, Ridwan Kamil membangun waterboom di kawasan Pondok Seni Pangandaran. Menurut dosen Pascasarjana ISBI Bandung ini, Gubernur Jabar  harus meninjau ulang apa yang direncanakannya.

“Rencana Gubernur yang disampaikan pada media tertang alih fungsi tempat kegiatan seni menjadi tempat wisata air, kelihatannya ada indikasi inkonsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023, yaitu Jabar juara dalam Pariwisata, yang di dalamnya kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,” ungkap Suhendi yang dilansir dari laman seni.co.id, Rabu (4/12/2019).

Suhendi pun mempertanyakan keseriusan gubernur dalam melaksanakan RPJMD. Selain itu kebijakannya jangan sampai kontra pruduktif dengan UU Pemajuan Kebudayaan Indonesia dan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang telah disusun bersama. PPKD mesti menjadi salah satu pijakan dalam pembangunan budaya di Jawa Barat.

“Saya tidak tahu gubernur punya rencana lainnya, misal tempat kegiatan kesenian tersebut dipindahkan ke tempat lain. Mudah-mudahan rencananya bukan hoax, tapi rencana itu harus dimatangkan lagi, kita tunggu saja apa yang terjadi,” pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan Guernur Jabar, Ridwan Kamil akan membangun waterboom di lahan Pemprov Jabar, yakni Pondok Seni Pangandaran. Namun rencana pembangunan waterboom langsung mendapat respon penolakan dari pegiat seni di Jawa Barat.

Emil dianggap tidak menghormati budaya Jawa Barat yang sedang berkembang, mengingat lahan yang digunakan merupakan tempat seniman Pangandaran dan seniman Jawa Barat menyampaikan ekspresinta.

Mas Nanu Muda seniman tari Jawa Barat, Dosen Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menyayangkan rencana pembangunan waterboom di lahan yang dikelulola UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jawa Barat. Ia menolak lahan tersebut dialih fungsikan menjadi tempat wisata diluar pertunjukan seni.

“Kalau Gubernur benar-benar merealisakan rencananya, artinya dia menunjukkan ketidakpedulian pada kesenian tradisi atau kearifan budaya lokal, bahkan mengeliminir kesenia tradisi sekaligus mematikan kreativitas seniman,” ujar Mas Nanu dalam akun FBnya.

Tulisan Nanu di media sosial medapat respon dari puluhan seniman Jawa Barat. Sebanyak 150 lebih komen bunyinya hampir sama menyayangkan dan kecewa terhadap kebijakan yang digulirkan Emil.

Dijelaskan Nanu, Gubernur Jabar harus tahu, di arena Pondok Seni tersebut setiap malam Minggu para seniman rela tampil disana tidak dibayar pemeritah atau pihak swasta. Mereka penggemar ronggeng kaler atau Amen, Ronggeng Gunung serta masyarakat selalu tumplek hadir menyaksikan dan turut terlibat menari bersama ronggeng, bahkan para wisatawan pun hadir menonton ikut serta menari di arena pondok seni.

“Sesungguhnya kebudayaan perlu dipandang sebagai investasi dalam pembangunan bangsa. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 telah memberi amanat kepada masyarakat untuk bersama-sama pemerintah membangun kebudayaan Indonesia. Rencana Gubernur itu telah menghianati amanat Undang-Undang,” tegas Nanu.

Ia menambahkan, tata kelola pemajuan kebudayaan perlu diperkuat melalui strategi terarah dan berkelanjutan. Gubernur membangun water boom di kompleks Pondok Seni jangan melihat dampak sisi ekonominya saja.

Seharusnya tempat tersebut jangan dialih fungsikan tapi dipercantik dan percanggih peralatan kebutuhan pertunjukannya. Sehingga seniman terbantu dalam menuangkan kreativitasnya dan penonton pun merasa nyaman menikmati sajian keseniannya.

Sebagai upaya meluapkan kekecewaan, Mas Nanu Muda bersama seniman Pangandaran dan mengajak seniman lain yang merasa perlu bersuara melakukan penolakan berencana gelar ruwatan di depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Jalan Naripan Bandung dengan dilanjutkan diskusi bersama dan membuat petisi penolakan, hari Jumat, 13 Desember 2019.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA