Serikat Pekerja Minta Pemerintah Turunkan Harga Sembako dan Transfortasi

Bandung Raya

Selasa, 3 Desember 2019 | 11:38 WIB

191203113937-serik.jpg

SERIKAT minta harga-harga sembako dan biaya transfortasi turun 20 persen untuk meringankan beban ekonomi ribuan buruh di Kabupaten Bandung. Mengingat harga-harga sembako saat ini dengan pendapatan seorang buruh Rp3 juta/bulan dengan tanggungan istri dan 2 sampai 4 anak per bulan tidak sebanding dengan penghasilan tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, Uben Yunara kepada galamedianews.com di Dayeuhkolot, Selasa (3/12/2019).

"Kami berharap Gubernur Jabar bisa menurunkan harga-harga sembako dan biaya transfortasi mencapai 20 persen. Harapan buruh ini setelah hak-hak buruh menjadi persoalan melalui proses penetapan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota di daerah Jabar," kata Uben.

Uben juga mengkritisi Surat Keputusan (SK) Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat yang ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Minggu, 1 Desember 2019 lalu.

"Yang menjadi pertanyaan kami dari serikat pekerja, dalam SK itu ada praduga yang melegalkan pengajuan penangguhan pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota pihak dinas, bukan gubernur. Seharusnya, yang melegalkan gubernur, bukan dinas. Dalam proses penangguhan upah 2020 pun harus melalui audit yang dilakukan akuntan publik untuk melihat kondisi perusahaan tersebut selama dua tahun ke belakang. Termasuk melihat kondisi perusahaan dalam dua tahun kedepan, itu yang menjadi pertimbangan dilaksanakan atau tidaknya penangguhan upah," urainya.

Uben menegaskan, jika perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun kebelakang dan terancam bangkut, baru bisa dilaksanakan penangguhan upah minimum kabupaten (UMK) 2020 Kabupaten Bandung, khusus bagi perusahaan tersebut.

"Pada SK tersebut, kita mempelajari ada poin-poin yang tak sepaham dengan buruh. Di antaranya, pengusaha dalam menetapkan atau melaksanakan upah di dalam perusahaan tersebut bisa dinegosiasikan dengan buruh. Nanti hasilnya disahkan oleh dinas terkait. Kalau seperti itu sama halnya gubernur enggak menaikkan upah. Subtansi itu," ungkapnya.

Ia menilai, persoalan upah saat ini, menjadi hal yang krusial di kalangan para buruh. Sejumlah serikat pekerja pun sempat melaksanakan perundingan ketika SK itu ditandatangani gubernur Jabar.

"Ok, SE diganti SK. Tapi di dalamnya juga tak ada penegasan atau ketegasan gubernur," ucapnya.

Ia berharap, SK tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Jawa Barat itu secepatnya diperbaiki berdasarkan pada pertimbangan hukum.

"Bahkan ada rencana, nanti pada Jumat (6/12/2019), seluruh dewan pengupahan se-Jabar akan mengadakan pertemuan di Provinsi Jabar. Dengam agenda membahas persoalan SK maupun pengupahan di kabupaten/kota," katanya.

Uben pun tak berharap dengan adanya permasalahan dalam penetapan SE menjadi SK itu menimbulkan kericuhan di antara pengusaha dan buruh.

"Jangan sampai pimpinan membuat keputusan yang keliru. Pemimpin jangan seperti itu. Jangan blunder sendiri," katanya.

Uben juga mengimbau kepada para buruh untuk taat pada perintah organisasi.

"Apapun yang diperintahkan organisasi untuk dilaksanakan. Kita bersama-sama berjuang semaksimal mungkin untuk kepentingan para pekerja. Sekalipun sampai mati, itu risiko sebagai aktivis buruh," ungkapnya.
Attachments area

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA