Buruh Pertanyakan Poin Tujuh yang Ada dalam SK Gubernur Jabar

Bandung Raya

Senin, 2 Desember 2019 | 20:35 WIB

191202203606-buruh.jpeg


RIBUAN buru yang mengatasnamakan Serikat Buruh Jawa Barat yang tergabung dari 18 organisasi perkumpulan buruh, melakukan unjuk rasa di halaman Gedung Sate, jalan Diponegoro, Senin (2/12/2019).

Dalam aksi tersebut buruh menuntut agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencabut Surat Edaran (SE) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun ternyata Emil panggilan Ridwan Kamil telah mencabut SE yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan (SE) UMK tahun 2020 yang berlaku mulai Januari mendatang.

Kendati demikian masa aksi masih memprotes SK yang dikeluarkan Gubernur, Ahad  (1/12/2019) kemarin. Bahkan buruh mengaku kecewa dengan poin tujuh yang ada dalam SK, karena dinilai tidak berpihak pada buruh.

"Karena poin tersebut tidak berpihak pada buruh kami meminta Gubernur menghapus poin tujuh yang ada dalam SK UMK 2020," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto dalam orasinya.

 Poin tujuh yang diprotes oleh buruh tersebut berisi, dalam hal pengusaha tidak mampu membayar UMK, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar paling lambat 20 Desember 2019.

Meski begitu Roy mengaku, telah mengapresiasi Gubernur yang berani mengeluarkan SK setelah sebelumnya mengeluarkan SE. Pasalnya kata Roy, SK memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan SE.

"Ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020,” kata Roy.

Sementara itu, dikatakan Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat, buruh akan tetap melakukan mogok kerja hingga tiga hari ke depan, sampai Gubernur mengeluarkan SE yang berkaitan dengan memfasilitasi pihaknya dengan bupati dan wali kota dalam berunding dalam menentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).

"Kami tetap akan mogok tiga hari sampai tanggal enam nanti, kami menuntut agar Gubernur keluarkan surat edaran untuk memfasilitasi kami dalam berunding dalam penentuan UMSK," tuturnya.

Dari pantauan di lapangan, buruh bergerak dari monumen perjuangan sebagai titik kumpul kemudian menuju ke Gedung Sate. Massa aksi ini juga membawa poster berisi tuntutan mereka kepada pemerintah. Dalam sela-sela aksi perwakilan dari buruh diajak untuk audiensi di Gedung Sate.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA