Banding PD Pasar Ditolak, PT APJ Ajukan Permohonan Eksekusi Pasar Andir

Bandung Raya

Senin, 2 Desember 2019 | 19:42 WIB

191202194113-bandi.jpeg

Yeni Siti Apriani

Kuasa Hukum PT APJ memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (2/2/2019).

PT Aman Prima Jaya (APJ) telah mengajukan surat permohonan pada juru sita Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk melakukan eksekusi terhadap Pasar Andir. Ini dilakukan setelah banding permohonan PD Pasar Kota Bandung atas pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dengan ditolaknya banding tersebut, maka pengelolaan Pasar Andir seharusnya dikembalikan pada PT APJ sesuai putusan BANI pada 5 Maret 2019. Pasalnya, berdasarkan putusan BANI tersebut PT APJ masih menjadi pengelola Pasar Andir hingga September 2020.

Kuasa Hukum PT APJ, Bhaskara Nainggolan menggatakan, surat permohonan eksekusi tersebut telah dikirimkan pada 29 November lalu. Namun,
pihaknya berharap PD Pasar Kota Bandung mau menyerahkan pengelolaan Pasar Andir pada PT APJ secara sukarela.

"Pengadilan telah menegur PD Pasar untuk menyerahkan pengelolaan kepada PT APJ. Kalau tidak mau menyerahkan secara sukarela, penyerahan
pengelolaan akan dieksekusi paksa oleh pengadilan," ujarnya pada wartawan, di Jln. Aceh, Senin (2/12/2019).

Dikatakannya, putusan BANI bersifat final dan mengikat. Apalagi teguran pun sudah dilakukan pengadilan. "Kalau masih keukeuh, kami rasa itu gila.
Putusan final kok diubek-ubek terus. Kok kayak enggak paham hukum," katanya.

Selama ini, kata Bhaskara, PD Pasar tetap bersikukuh pada PKS (perjanjian kerja sama) berakhir September 2016. Padahal putusan BANI sudah menyatakan PT APJ berhak mengelola Pasar Andir hingga September 2020. Bahkan, banding PD Pasar pun sudah ditolak.

"PT APJ tidak akan lagi mendiamkan PD Pasar dan Pemkot Bandung yang bertindak inkonstitusional. PT APJ akan menerapkan langkah, meskipun secara paksa, dengan tetap berlindung dari dasar hukum yang jelas," ungkap Bhaskara.

Apalagi, PT APJ pun sudah menderita kerugian yang cukup besar sejak tahun 2016. "Jika ditotal kerugian kami bisa mencapai Rp 65 miliar. Harus dicek juga apakah dari tahun 2016 sampai sekarang ada transaksi jual-beli kios yang dilakukan PD Pasar,” katanya.

Dihubungi terpisah, Pjs Dirut PD Pasar Kota Bandung, Lusi Lesminingwati mengatakan, sudah ada pemanggilan dan konfirmasi kepada PD Pasar dari Ketua pengadilan atas putusan BANI. Pihak pengadilan pun menyarankan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

"Kami sudah lakukan itikad baik dengan mengundang PT APJ. Kalau ada hitung-hitungan nanti dilakukan BPKP. Tapi dari APJ tidak terima perdamaian dan keukeuh pada putusan BANI," ungkap Lusi.

Karena batas waktu perdamaian yang disarankan pengadilan sudah selesai, kini pihaknya akan menunggu tahapan berikutnya. "Nanti difasilitasi Kepala PN, kami masih nunggu. Ini kan ranahnya bukan di kami. Perdamaian sudah enggak dilakukan, kami siap-siap saja (kalau eksekusi, red)," tandasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA