Diprotes, Ridwan Kamil Enggan Merevisi SK UMK 2020

Bandung Raya

Senin, 2 Desember 2019 | 19:18 WIB

191202191841-dipro.jpg

dok

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil


GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku tidak akan merevisi Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2020. Seperti diketahui, tuntutan itu disampaikan oleh serikat buruh yang melakukan aksi di halaman Gedung Sate, Senin (2/12/2019).

Bahkan, pria yang akrab disapa Emil itu menegaskan tidak akan menemui massa aksi yang menuntut agar dirinya menghapus point tujuh yang ada dalam SK UMK yang dikeluarkan oleh Minggu (1/12/2019).

"Engga mau, sudah itu saja, kan sebelmunya sudah bertemu yang difasilitasi oleh Kapolda Jabar, termasuk Pangdam III/Siliwangi. Jadi tidak ada alasan lagi," tegas Emil, di Bandung, Senin (2/12/2019).

Menurut Emil, meskipun telah menetapkan SK UMK 2020, dia yakin aksi unjuk rasa buruh tetap ada. Kata dia, berdasarkan pengalamannya menjadi kepala daerah, apapun keputusan terkait perburuhan pasti disertai aksi unjuk rasa buruh.

"Apapun suratnya, mau SK mau SE, yang namanya demo mah pasti ada. Jadi, jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo. Silahkan demo tapi sesuai dengan aturan," ucapnya.

Lebih Lanjut Emil menjelaskan, kebijakannya menetapkan SK UMK 2020 mata-mata untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mencegah perusahaan, khususnya perusahaan padat karya hengkang dari Jabar.

"Tujuan saya mencegah PHK, mencegah pindahnya perusahaan-perusahaan karena tidak sanggup UMK untuk padat karya. Diinisiatifkan perlindunganya, caranya melalui poin yang saya tetapkan," tutur Emil.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto mengaku masih kecewa dengan keluarnya SK tersebut. Pasalnya, ada satu poin yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

"Karena poin tersebut tidak berpihak pada buruh kami meminta gubernur menghapus poin tujuh yang ada dalam SK UMK 2020," kata Roy.

Poin tujuh yang diprotes oleh buruh tersebut berisi, 'dalam hal pengusaha tidak mampu membayar UMK, maka dapat mengajukan penangguhan UMK kepada Gubernur Jabar melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar paling lambat 20 Desember 2019'.

Meski begitu Roy mengaku, telah mengapresiasi gubernur yang berani mengeluarkan SK setelah sebelumnya mengeluarkan SE. Pasalnya kata Roy, SK memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan SE.

"Ini yang kita inginkan sejak awal. Karena SE tidak punya kekuatan hukum untuk dasar UMK 2020,” tutur Roy.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA