SE Gubernur Jabar Soal UMK Picu Gejolak, Buruh Bakal Lakukan Penolakan

Bandung Raya

Jumat, 22 November 2019 | 20:36 WIB

191122202851-se-gu.jpg

Ginanjar Arief Pratama

MASSA buruh dari Serikat pekerja nasional (SPN) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, baru-baru ini.


SURAT Edaran (SE) yang dikeluarkan Gubernur Jabar terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2020 di Jabar memicu gejolak di kalangan serikut buruh dan serikat pekerja di Kabupaten Bandung.

Sejumlah serikat buruh dan pekerja di Kabupaten Bandung menolak dikeluarkannya SE tersebut. "Yang membuat gejolak di kalangan serikat buruh dan pekerja bukan mempermasalahkan besaran UMK-nya. Melainkan dalam penetapan UMK 2020 dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran, bukan berdasarkan Surat Keputusan (SK)," kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kabupaten Bandung, Adang didampingi pengurus lainnya, Rohman di kantornya, Jalan Stasiun Majalaya, Kabupaten Bandung, Jumat (22/11/2019).

Adang menuntut kepada Gubernur Jabar untuk mengganti SE tentang pelaksanaan UMK 2020 di daerah Provinsi Jawa Barat dengan SK. "SK itu jelas payung hukumnya. SK itu merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. SK itu jelas ada sanksi dan dendanya, jika pihak perusahaan tak melaksanakan UMK. Kemudian ada bunyi diwajibkan dan diharuskan untuk dilaksanakan," kata Adang.

Sementara dengan adanya SE, imbuh Adang, tidak jelas payung hukumnya. Pasalnya, isi SE merupakan petunjuk teknis, imbauan dan memberi tahu terkait dengan besaran UMK 2020 tersebut.

"Dengan adanya surat edaran itu sama dengan memberikan ruang kepada pihak perusahaan untuk melakukan negosiasi, berkaitan dengan pelaksanaan UMK 2020 tersebut. Kami khawatir dengan adanya surat edaran itu memberikan peluang kepada pengusaha membayar upah dibawah UMK," katanya.

Lebih lanjut Adang mengatakan, dengan dikeluarkannya SE tentang pelaksanaan UMK itu merupakan sejarah pertama dalam proses penetapan upah buruh di Jawa Barat.

"Coba saja cek ke provinsi lainnya di Indonesia, apakah ada penetapan pelaksaan UMK melalui Surat Edaran? Kami yakin gubernur lain mengeluarkan Surat Keputusan dalam penetapan UMK, bukan Surat Edaran," paparnya.

Adang mengatakan, apa yang dilakukan Gubernur Jabar akan memicu gelombang aksi buruh besar-besaran. Ia pun menduga dengan dikeluarkannya SE itu adalah untuk melindungi investor agar tak hengkang ke luar daerah atau luar negeri.

"Kami akan melakukan pembahasan usai dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Kami akan melakukan sikap kedepan," katanya.

Ketua Federasi Serikat Buruh Independen Kabupaten Bandung Eman Suherman mengatakan hal senada. "Kita pasti tetap menolak. Kemungkinan semua serikat akan melakukan protes terhadap gubernur karena penetapan UMK itu harus melalui Surat Keputusan bukan Surat Edaran," kata Eman.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA