Raihan Pajak di Kota Bandung Diprediksi Tak Sampai 100 Persen

Bandung Raya

Senin, 18 November 2019 | 18:20 WIB

191118182146-raiha.jpg

Humas Pemkot Bandung

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.


SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut Kota Bandung masih perlu memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak. Adapun target pajak Kota Bandung tahun inimencapai Rp 2,7 triliun dan diprediksi tak bisa tercapai 100 persen.

"Pajak daerah ini menjadi tulang punggung untuk kegiatan pembangunan di Kota Bandung. Memang dalam sisi realisasi dan optimalisasi, pendapatan masih harus kita maksimalkan. Apalagi sekarang APBD kita mengandalkan dari pajak," kata Ema sata ditemui di Lapangan Lodaya, Kota Bandung, Senin (18/11/2019).

Dari target pajak Rp 2,7 triliun, Kota Bandung hingga pertegahan November 2019 baru menerima sekitar 78-80 persen. Dipenghujung tahun, capaian raihan pajak diprediksi hanya bisa menyentuh angka 90 persen.

"Target yang sudah tercapai sementara sudah mencapai 78 persen. Mudah-mudahan dalam waktu satu setengah bulan bisa di genjot sampai 90 persen. Jadi mungkin tidak akan seratus persen," jelasnya.

Sehingga melalui mitra kerjanya, seperti perusahaan retail (mini market), serta perbankan diharapkan bisa membantu proses pembayaran pajak agar lebih mudah.

"Saya pikir cukup berat kalau kawan-kawa BPPD berjalan sendiri. Tapi nanti secara masif dibantu oleh mitra-mitra kerja. Kami ingin memberikan ruang kepada mitra untuk sama-sama memanfaatkan media mereka dalam proses membayar pajak," ujarnya.

Sejauh ini, untuk proses pembayaran pajak, BPPD Kota Bandung telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia dan beberapa perusahaan mini market termasuk online shop. "Itu yang terus kita dorong supaya masyarakat diberikan kemudahan," katanya.

Meskipun menjadi beban, Ema tetap berharap agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam membayar pajak. Tujuannya untuk pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik. Ia mengakui hingga saat ini masih ada beberapa mata pajak yang belum digali secara maksimal.

"Seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), itu uangnya ada di masyarakat. Mereka berutang ke negara dan menjadi catatan piutang bagi pemerintah. Bahkan ada yang belum bayar sejak tahun kemarin atau sampai beberapa tahun lalu. Kalau terkumpul sebenarnya nilainya luar biasa, bisa hampir Rp 1 triliun," pungkasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA