Sebanyak 37 Persen ASN, Ternyata Latar Belakang Pendidikannya Tak Sesuai Kompetensi

Bandung Raya

Senin, 18 November 2019 | 14:46 WIB

191118144751-seban.jpg

Irwina Istiqomah


LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) menyatakan, bahwa sebanyak 37 persen aparatur sipil negara (ASN) memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai kompetensi. Ketidakcocokan antara pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dapat menghambat akselerasi pembangunan.

Menurut Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen Sipil Negara LAN, Agus Sudrajat, kesenjangan kompetensi tersebut bakal diisi dengan kursus berdasarkan panduan dari Kamus dan Standar Kompetensi Bidang Pelatihan ASN. Apalagi, dengan berlakunya Peraturan Menteri PAN-RB tentang Manajemen Talenta, maka tahun 2020 semua ASN sudah harus memiliki kompetensi.

"Kita akan mengubah sistem training. Metodologi pendidikan dan pelatihannya juga diubah sehingga membentuk ASN punya kompetensi. Kalau kamus dan standar ini diterapkan di semua pemerintah daerah, akan sangat mendorong percepatan pembangunan," terangnya di Fifteen Cafe Bandung, Senin (18/11/2019).

Penggunaan Kamus dan Standar Kompetensi Bidang Pelatihan ASN tersebut tidak sama di setiap daerah karena akan disesuaikan dengan karakteristik daerah. "Yogyakarta yang sarat dengan jasa dan Jawa Barat yang banyak industri itu pasti berbeda rujukannya," ujarnya.

Ia menyebutkan, dengan kompetensi yang dimiliki ASN berdampak pada kinerja institusi pemerintah yang bagus. Ia mencontohkan, tidak sedikit posisi kepala dinas diduduki oleh sumber daya manusia yang kurang tepat.

"Misalnya, guru menjadi kepala dinas perikanan atau guru matematika menjadi kepala dinas perindustrian. Ini banyak terjadi di daerah. Bukannya kita memandang sebelah mata guru, tetapi perekrutannya yang harus lebih kita perbaiki," katanya.

Agus melanjutkan, pihaknya ingin membuat kompetensi dari yang sifatnya umum menjadi sangat spesifik. Hal ini menuntut ASN harus memiliki keahlian atau spesialisasi.

"Pak Presiden sudah mengingatkan bahwa ASN jangan lagi terlena dan tidak membuang-buang anggaran untuk urusan yang tidak bermanfaat," ucapnya.

Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Mudzakir mengatakan, keberadaan kamus dan standar kompetensi akan berperan besar dalam mendukung standardisasi kompetensi serta mewujudkan sistem merit untuk ASN, khususnya visi dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Kamus dan standar kompetensi tersebut akan melengkapi kamus kompetensi jabatan ASN yang saat ini baru tersedia untuk kompetensi manajerial dan sosial kulturan saja. Ke depan diharapkan akan bisa disahkan sesuai prosedur dan diimplementasikan secara nasional," tuturnya.

Kepala Pusat Pelatihan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN LAN, Hari Nugraha menambahkan, peran instansi pemerintah penyelenggara pelatihan dan pengembangan di pusat maupun daerah sangat strategis dalam mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN. Namun, dibutuhkan tiga pilar untuk mewujudkan sistem tersebut yakni melalui kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

"Peran lembaga pelatihan dan pengembangan itu untuk meningkatkan kompetensi ASN dengan kegiatan yang berbentuk klasikal maupun nonklasikal. Kuncinya dengan menjamin mutu lembaga, terutama aspek kompetensi sumber daya manusia, instruktur, pengajar, dan baru diikuti oleh aspek sarana-prasarana fisik," jelasnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA