Bupati Bandung Tegaskan Tak Ada Kapolres Minta Proyek

Bandung Raya

Jumat, 15 November 2019 | 18:31 WIB

191115182821-bupat.jpeg

dok

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser.


BUPATI Bandung, H. Dadang M. Naser menegaskan, di Kabupaten Bandung tidak pernah ada satupun Kapolres yang meminta-minta 'jatah' proyek ke Pemerintah Daerah khususnya selama ia memimpin hampir 10 tahun ini.

Dadang mengaku, sangat sepakat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Idham Aziz yang melarang para Kapolres untuk tidak meminta-minta proyek ke Pemerintah Daerah.

"Sepanjang saya menjabat sebagai bupati tidak pernah ada (Kapolres) yang minta proyek, kalau ada juga pasti saya tolak dan berikan argumentasi. Ada juga pihak lain yang minta proyek, salah satunya proyek rumah sakit, saya suruh bertanding saja secara sehat saat lelang tender," ungkap Dadang saat diwawancarai di Masjid Al Fathu, Soreang, Kab. Bandung, Jumat (15/11/2019).

Menurut Dadang, mungkin saja hal tersebut terjadi di daerah lain. Namun, di Kabupaten Bandung ia mengklaim tidak pernah ada. Karena sepanjang ia menjabat sebagai Bupati Bandung pun tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan dari para bawahannya, yakni para Kepala Dinas terkait hal tersebut.

"Apresiasi nasional terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi 13 terbaik di Indonesia bisa menjadi salah satu indikator bahwa berbagai proses lelang tender di Kabupaten Bandung berjalan baik. Tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun," terangnya.

Sehingga, ia memastikan lelang tender dengan skala besar tidak bisa diintervensi. "Tapi tidak tahu yah kalau proyek kecil-kecil seperti Penunjukan Langsung (PL) saya tidak perhatikan itu," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto menambahkan, selama ini hal seperti itu hanya isu atau kabar burung saja. Karena, pada kenyataannya tidak pernah ada fakta dan data ada pimpinan intitusi penegak hukum atau yang lainnya meminta-minta proyek kepada Pemerintah Daerah.

"Cuma kabar burung, tapi tidak ada bukti dan fakta. Kita jalankan tugas masing-masing saja, baik itu Kepolisian, Kejaksan, TNI dan lainnya. Tapi kalau memang ada yang benar-benar masuk ke wilayah proyek, saya sepakat dengan pak Kapolri soal larangannya itu," ujar Sugianto.

Sugianto mengaku, sepanjang menjabat sebagai wakil rakyat, ia merasa semua pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh mitra kerjanya di eksekutif tidak pernah ada masalah. Hal ini terlihat dari mulai perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan di lapangan, yang berjalan sesuai aturan berlaku.

"Dari mulai sinkronisasi dokumen perencanaan hingga kepada pelaksaannya kami tidak pernah melihat ada masalah," katanya.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional. Kapolri mendorong para kepala daerah menggandeng Kapolres di wilayah masing-masing untuk menjadi pengawal pembangunan daerah.

"Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para Kapolres," kata Idham dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Kab. Bogor, Rabu (13/11/2019) lalu.

Bersamaan dengan itu, Idham meminta para Kapolres tidak justru menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Ia mengingatkan para Kapolres tak meminta jatah proyek pada kepala daerah.

"Kalau sampai hal itu terjadi, para kepala daerah diminta untuk melaporkannya kepada saya. Nanti saya yang akan mengambil tindakan," tegasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA