Polemik Operasional Koridor 5 TMB Harus Dicarikan Win-win Sloution

Bandung Raya

Jumat, 15 November 2019 | 13:20 WIB

191115132349-polem.jpg

Ginanjar Arief Pratama

BUS trans metro bandung (TMB) melintas di Jalan R.E Martadinata, Bandung, Jumat (15/11/2019). Pengamat transportasi menilai polemik yang terjadi terkait pembukaan TMB koridor-5 jurusan antapani-stasiun hal harus ada langkah win-win solution antara pemerintah dengan organisasi angkutan darat.


PENGAMAT Sistem Manajemen dan Kebijakan Publik yang juga Wakil Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia Jawa Barat, Oktri Mohammad Firdaus menilai polemik yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung terkait operasional Koridor 5 Trans Metro Bandung (TMB) harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya harus ada win win solution antara kedua belah pihak. 

Oktri menyambut baik niat Pemkot Bandung membangun transportasi umum yang terintegrasi. Namun, rencana tersebut dinilai belum mengakomodir aspirasi Organda. 

"Kalau bicara sudut pandang Organda, mereka ibaratnya jatuh, tertimpa tangga pula. Dalam tanda petik konsumen mereka sudah tergerus dengan keberadaan transportasi online, ditambah dengan adanya koridor 5 TMB, semakin habis juga potensi lahan mereka. Niat pemerintah mengintegrasikan transportasi itu ide bagus, namun eksekusi di lapangan belum smooth (halus)," kata Oktri yang dilansir dari Radio PRFM 107.5 News Channel, Jumat (15/11/2019).  

Ia menambahkan, dulu pernah ada kesepakatan antara Dishub Kota Bandung dengan Organda untuk merubah tiga angkot menjadi satu bisa kecil. Namun, rencana tersebut belum terlihat tindak lanjutnya. Maka tidak heran kata dia, dengan ketidakjelasan itu, Organda kecewa dan melakukan penolakan terhadap Koridor 5 TMB. 

"Wajar Organda kecewa dan akhirnya melakukan penolakan (Koridor 5 TMB)," tambahnya. 

Oktri menduga, Pemkot Bandung kesulitan merealisasikan rencana mengubah 3 angkot menjadi satu bis karena terganjal Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan rencana penghapusan aset BUMN dan BUMD. 

"Kalau kita cermati pengadaan barang dan jasa pemerintah, tiga angkot dirubah menjadi satu bis berarti asumsinya Pemkot (Pemkot Bandung) harus membeli tiga mobil bekas diganti dengan pengadaan satu bis baru, itu kesulitan jika kita mencermati Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan rencana penghapusan aset BUMN dan BUMD. Tentu Pemkot perlu kehati-hatian untuk melakukan tindakan tersebut, makanya sah-sah saja apakah ini gagal sosialisasi atau Pemkot belum melihat ada kebijakan khusus soal transportasi ini," katanya. 

Jikapun rencana merubah 3 angkot menjadi satu bis terealisasikan, tambah dia, tentunya pembelian mobil bekas dipertanyakan secara hukum.

"Pembelian mobil bekas tentunya akan menjadi tantangan yang menarik apakah diperkenankan secara hukum atau tidak. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan Pemkot untuk mengakomidir 3 mobil bekas itu. Kalau diperkenankan dibeli, lalu mobil angkot yang sudah dibeli pemerintah, penghapusan asetnya seperti apa, ini sebuah permasalahan yang pelik," katanya. 

Kecuali, lanjut dia Walikota Bandung pasang badan melalui Perda atau dukungan DPRD meminta diskresi kepada pemerintah pusat khusus untuk solusi permasalahan transportasi di Bandung. 

"Karena Bandung itu dapat predikat kota termacet di Indonesia menurut survei ADB (Asian Development Bank), rasanya kebijakan diluar koridor reguler bisa dilakukan," tandasnya. 

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA