Warga Miskin-Sangat Miskin di Kota Bandung Capai 400 ribu Jiwa

Bandung Raya

Rabu, 13 November 2019 | 18:42 WIB

191113184247-warga.jpg

ist


PEMKOT Bandung berupaya terus menekan angka kemiskinan. Saat ini, di Kota Bandung tercatat ada sebanyak 400 ribu jiwa atau 79 ribu Kepala Keluarga (KK) yang miskin dan sangat miskin.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pihaknya pada tahun 2023 mendatang menargetkan menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,14 persen. Di tahun 2018, angka kemiskinan di Kota Bandung berada di 3,57 persen.

Menurut Yana, dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut, ia meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Melalui pemetaan tersebut, maka program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung diharapkan lebih tepat sasaran.

"Dari pemetaan bisa terlihat daerah dan problemnya. Kemudian solusi diberikan sesuai dengan kebutuhannya," ungkapnya pada usai Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Jln. Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (13/11/2019).

Diakuinya meski secara persentase angka kemiskinan kecil, secara jumlah tetap cukup besar. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut di Kota Bandung.

Dsampaikan Yana, dengan hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Agar tepat sasaran, ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar.

"Bappenas dan Bappeda mempunyai program apa saja? Nanti akan kita bagi program-programnya supaya treatmentnya kena. Meskipun anggaran terbatas, tetapi bisa terintergrasi, maka terpenting itu tepat sasaran," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menerangkan, kegiatan tersebut bermaksud menyamakan persepsi berbagai hal tentang penanggulangan kemiskinan.

"Selain SKPD, komunitas juga ikut serta. Hal seperti ini perlu kita beri ruang karena sesuai misi kelima yakni partisipasi dan pembiayaan non APBD sangat utama," tambahnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA