Jelang Penyaluran Bantuan Covid-19, RW dan RT Harus Melakukan Pendataan Warga

Bandung Raya

Jumat, 3 April 2020 | 15:32 WIB

200403152433-jelan.jpg

Engkos Kosasih

DI tengah wabah covid-19, penanganan para pengungsi korban banjir yang menempati sejumlah pengungsian di Kabupaten Bandung harus menjadi prioritas. Termasuk masyarakat korban banjir yang bertahan di rumah masing-masing harus menjadi perhatian pemerintah karena kegiatan ekonomi mereka lumpuh.

Sampai Jumat (3/4/2020), para pengungsi korban banjir masih bertahan di sejumlah pengungsian, di antaranya di Gedung Inkanas Baleendah, Shelter Parunghalang, Masjid, Musola dan rumah-rumah warga yang aman dari terjangan banjir luapan Sungai Citarum dan anak-anak sungai.

"Yang harus menjadi perhatian itu adalah kebutuhan pangan untuk para pengungsi korban banjir. Apalagi saat ini dalam kondisi wabah virus corona, sehingga alat pelindung diri (APD) seperti masker harus aman bagi para pengungsi korban banjir," kata Anggota DPRD Provinsi Jabar H.M. Dadang Supriatna kepada galamedianews.com di sela-sela melaksanakan kegiatan sosial kepada warga korban banjir di Kecamatan Bojongsoang dan daerah lainnya.

Sambil memberikan bantuan sembako dan masker kepada para korban banjir, Dadang memberikan edukasi kepada masyarakat korban banjir. Ia berharap kebutuhan pangan bagi para pengungsi korban banjir maupun para korban banjir yang bertahan di rumahnya masing-masing terbantu dan aman untuk sementara waktu.

"Apalagi saat ini dalam kondisi penyebaran wabah virus corona, bantuan masker kepada para pengungsi korban banjir harus menjadi perhatian dan skala prioritas. Hal itu berkaitan dengan menyelamatkan nyawa masyarakat dalam kondisi wabah virus corona ini," katanya.

Dikatakannya, menghadap dua bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung itu, yakni bencana banjir dan virus covid -19, pemerintah desa, RW dan RT harus sudah hatam dan akurat dalam pendataannya.

"Mengingat dalam waktu dekat ini ada penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak virus corona," katanya.

Menurutnya, dalam pendataan itu harus akurat dan membedakan antara warga penerima program keluarga harapan (PKH) maupun penerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Termasuk warga yang tak masuk PKH maupun penerima BPNT harus dibedakan dalam pendataannya.

"Termasuk melakukan pendataan warga penerima bantuan dari mulai pemerintah pusat, Provinsi Jabar maupun Kabupaten Bandung. Selain mendata warga yang sama sekali tidak menerima bantuan tersebut. Dengan adanya bencana virus corona ini, semua warga mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sama-sama terdampak virus covid-19 tersebut," ujarnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

BERITA LAINNYA

KOMENTAR